POPNEWS.ID – DPRD Samarinda menegaskan program parkir berlangganan tidak diberlakukan secara wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keikutsertaan dalam program tersebut tetap menjadi pilihan masing-masing ASN.
Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim.
Ia menegaskan, sejak awal program parkir berlangganan tidak dirancang dengan pola pemaksaan.
ASN, ucapnya, menjadi salah satu kelompok yang lebih dahulu diperkenalkan dengan sistem tersebut sebagai bagian dari sosialisasi program kepada masyarakat.
“Dari awal program ini memang tidak dirancang untuk memaksa ASN ikut. Kepesertaan tetap berdasarkan pilihan masing-masing,” ujar Abdul Rohim, Jumat (2/10/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Abdul Rohim menyusul informasi mengenai dugaan pemotongan gaji ASN sebesar Rp400 ribu untuk pembayaran parkir berlangganan.
Ia mengaku belum mengetahui informasi tersebut secara pasti.
Menurutnya, ASN yang berminat dapat mendaftarkan diri sebagai peserta, sedangkan mereka yang belum ingin mengikuti program tidak seharusnya dipaksakan.
“ASN memang dikenalkan lebih dahulu dengan program ini, tetapi bukan berarti seluruh ASN wajib menjadi peserta. Prinsipnya tetap sukarela,” tegasnya.
Di sisi lain, Abdul Rohim meminta Pemkot Samarinda memperjelas manfaat program parkir berlangganan kepada masyarakat.
Sosialisasi dinilai tidak cukup hanya menyampaikan besaran tarif, tetapi juga harus menjelaskan layanan yang diperoleh peserta.
“Jangan hanya menjelaskan nominal yang harus dibayar. Masyarakat juga perlu tahu setelah membayar mereka mendapatkan layanan apa,” jelasnya.
Politisi PKS ini menilai Pemkot Samarinda harus memastikan layanan yang dijanjikan benar-benar tersedia di lapangan.
Hal tersebut penting agar masyarakat tidak hanya dibebankan biaya, tetapi juga memperoleh pelayanan sesuai dengan program yang ditawarkan.
“Kalau masyarakat sudah membayar, pemerintah harus memastikan layanan parkirnya benar-benar tersedia dan bisa dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
Rohim juga meminta aspek keamanan dan kenyamanan menjadi perhatian di setiap titik yang masuk dalam kawasan parkir berlangganan.
“Keamanan dan kenyamanan pengguna harus menjadi bagian dari pelayanan. Jangan sampai masyarakat sudah ikut program, tetapi fasilitasnya tidak sesuai harapan,” pungkasnya. (Adv)
