POPNEWS.ID – DPRD Samarinda menyoroti masih banyaknya ruang belajar yang membutuhkan renovasi, mulai dari perbaikan ringan hingga rehabilitasi berat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan sektor pendidikan untuk 2027.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Ia menyebut kebutuhan perbaikan sekolah di Kota Tepian cukup besar.
Usulan renovasi dihimpun melalui berbagai jalur, termasuk pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Menurutnya, jumlah sekolah yang membutuhkan penanganan belum dapat dipastikan karena usulan terus bertambah dari berbagai wilayah.
Sri Puji menjelaskan, daftar yang dihimpun melalui Pokir belum mencakup seluruh kebutuhan yang disampaikan masyarakat dalam Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.
Temuan anggota dewan saat melakukan peninjauan langsung ke sekolah juga menambah daftar usulan perbaikan.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendataan dan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh agar penanganan sekolah dapat disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan urgensinya.
“Usulan perbaikan sekolah datang dari banyak jalur. Jadi, seluruh kebutuhan perlu dihimpun terlebih dahulu sebelum ditentukan mana yang bisa dikerjakan sesuai kemampuan anggaran daerah,” ujarnya, Kamis (8/10/2026).
Politisi Demokrat ini menyebut pembiayaan renovasi dapat diupayakan melalui sejumlah sumber, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan keuangan (Bankeu), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.
Pada 2026, dukungan DAK untuk sektor pendidikan diketahui mencakup sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Program bantuan juga menjangkau taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Meski demikian, DPRD, ucapnya, masih perlu melihat rincian kebutuhan serta kemampuan pembiayaan sebelum menentukan usulan yang dapat direalisasikan pada 2027.
Sri Puji menegaskan, renovasi sekolah harus tetap menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pasalnya, kebutuhan perbaikan masih tersebar di sejumlah kawasan, termasuk Samarinda Utara dan Palaran.
“Karena itu, penanganannya perlu direncanakan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (Adv)
