POPNEWS.ID – Keterbatasan anggaran membuat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda belum leluasa menjalankan berbagai program prioritas.
DPRD Samarinda menilai dukungan anggaran daerah masih perlu diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya di tingkat kecamatan, dapat berjalan maksimal.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan alokasi APBD murni untuk DP2KB saat ini belum sebanding dengan kebutuhan program yang harus dijalankan.
Ia menyebut pagu anggaran tahun 2026 yang berada di kisaran Rp10 miliar masih belum ideal untuk membiayai seluruh agenda strategis dinas tersebut.
Menurut Puji, sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja pegawai dan kegiatan rutin pemerintahan.
Kondisi itu membuat ruang fiskal untuk pengembangan program pelayanan masyarakat menjadi semakin terbatas.
“Anggaran yang tersedia banyak terserap untuk gaji, tunjangan, dan kebutuhan rutin lainnya. Karena itu, sejumlah program unggulan DP2KB masih membutuhkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat,” ujar Puji, Selasa (14/7/2026).
Selain persoalan anggaran, ia juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana DP2KB.
Puji mengungkapkan, kantor utama DP2KB sudah mengalami kerusakan di sejumlah bagian karena faktor usia bangunan.
Ia juga menyebut 10 balai penyuluhan KB yang tersebar di setiap kecamatan menghadapi persoalan serupa.
Padahal, fasilitas tersebut memiliki peran penting sebagai tempat koordinasi dan pelayanan program keluarga berencana di masyarakat.
“Bangunan kantor utama sudah lama dan beberapa bagian mengalami kerusakan. Balai penyuluhan KB di kecamatan juga membutuhkan perhatian karena menjadi ujung tombak pelayanan,” ujarnya.
Puji mendorong Pemkot Samarinda memberikan perhatian lebih terhadap penguatan DP2KB, terutama dalam penyediaan fasilitas pendukung.
Menurutnya, program seperti Kampung KB Reborn dan integrasi satu data di setiap kecamatan membutuhkan kesiapan infrastruktur.
Ia menilai target pembangunan program kependudukan tidak akan tercapai maksimal tanpa dukungan fasilitas yang memadai.
“Program Kampung KB Reborn dan integrasi satu data harus didukung dengan tempat pelayanan yang layak. Jika sekretariat dan fasilitasnya masih bermasalah, tentu akan menghambat pelaksanaan program,” tegas Puji.
Ia berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan perhatian terhadap DP2KB melalui perencanaan anggaran yang lebih proporsional agar program pelayanan keluarga berencana dapat berjalan berkelanjutan. (Adv)
