POPNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menyoroti masih adanya anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan formal secara layak di Samarinda.
Ia menilai keberadaan Sekolah Rimba menjadi indikator bahwa pemerataan pendidikan belum berjalan optimal.
Anhar menegaskan pemerintah daerah harus memastikan seluruh anak usia sekolah terakomodasi dalam sistem pendidikan formal.
“Kalau 10 atau 20 tahun lalu metode seperti itu masih bisa dimaklumi, tetapi sekarang semestinya semua sudah terjangkau program pemerintah,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan urgensi model pendidikan nonformal berbasis komunitas di wilayah perkotaan.
“Sekolah rimba biasanya ada di daerah pedalaman. Di Samarinda, ini justru menunjukkan masih ada warga yang belum tersentuh layanan pendidikan formal,” katanya.
Temuan Kondisi Anak di Lapangan
Sementara itu, Ketua Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Rina Zainun, mengungkapkan temuan memprihatinkan di lokasi Sekolah Rimba di kawasan Batu Besaung, Samarinda Utara.
Ia menyebut terdapat sekitar 35 anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan formal dan hanya menerima pembelajaran sederhana setiap pekan.
Rina menjelaskan kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi faktor utama anak-anak tersebut tidak bersekolah.
“Orang tua mereka bekerja sebagai penyabit rumput, penghasilan minim, kendaraan tidak ada, dan akses sekolah jauh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi kesehatan sejumlah anak yang membutuhkan perhatian serius.
“Ada anak usia 8 tahun dengan berat badan hanya 14 kilogram, mengalami tifus, DBD, dan indikasi infeksi cacing di usus,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyebut kasus lain pada anak usia 9 tahun dengan kondisi kesehatan yang juga mengkhawatirkan.
“Berat badannya hanya 11 kilogram dan kadar gula darah mencapai 230,” katanya.
Lebih lanjut, Anhar menegaskan DPRD Samarinda akan terus mendorong pemerintah kota memperkuat akses pendidikan, termasuk memperbaiki kualitas infrastruktur dan pemerataan layanan sekolah.
Ia meminta tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah unggulan dan sekolah di wilayah pinggiran.
“Semua sekolah harus menjadi sekolah unggulan. Tidak boleh ada perbedaan dalam pemenuhan hak pendidikan anak,” pungkasnya. (Adv)
