POPNEWS.ID – Usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi terkait pemindahan gerbong wanita KRL ke tengah rangkaian disorot Kapoksi Fraksi PDIP Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina.
Ia menilai langkah tersebut hanya bersifat mitigasi sementara, bukan solusi menyeluruh atas persoalan keselamatan transportasi publik.
Selly menyampaikan pandangannya menyusul kecelakaan maut yang melibatkan kereta api di wilayah Bekasi Timur.
Menurutnya, usulan pemindahan gerbong memang dapat dipahami sebagai respons cepat terhadap kondisi darurat, namun tidak boleh dijadikan solusi utama.
“Usulan itu patut dipahami sebagai respons cepat berbasis mitigasi risiko, bukan solusi final atas persoalan keselamatan transportasi publik,” ujar Selly, Rabu (28/4/2026).
Fokus pada Pembenahan Sistem Keselamatan
Selly menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan pembenahan sistem keselamatan perkeretaapian secara menyeluruh.
Ia menilai akar persoalan tidak terletak pada posisi gerbong, melainkan pada aspek teknis dan manajerial yang menjamin keselamatan seluruh penumpang.
Ia mendorong evaluasi total terhadap sistem persinyalan, mitigasi tabrakan, prosedur tanggap darurat, hingga desain rangkaian kereta.
Dengan sistem yang kuat, kata dia, setiap gerbong akan memiliki tingkat keamanan yang setara.
“Jika sistemnya aman, posisi gerbong tidak menjadi isu utama. Ujung aman, tengah aman, seluruh rangkaian harus aman,” tegasnya.
Jangan Pindahkan Risiko ke Penumpang Lain
Lebih lanjut, Selly mengingatkan agar kebijakan publik tidak menciptakan kesan bahwa perlindungan perempuan dicapai dengan memindahkan risiko ke kelompok lain.
Ia menolak pendekatan yang seolah menjadikan sebagian penumpang sebagai “tameng” keselamatan.
Menurutnya, keselamatan transportasi publik harus bersifat inklusif dan adil bagi semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki.
“Keselamatan publik tidak boleh berbasis siapa yang ditempatkan sebagai tameng risiko. Perlindungan harus setara,” katanya.
Selly juga menekankan bahwa keberadaan gerbong wanita memiliki tujuan utama untuk melindungi dari pelecehan dan kekerasan di ruang publik.
Karena itu, kebijakan tidak boleh menyempitkan fungsi tersebut hanya pada pengaturan posisi fisik.
Ia meminta pemerintah dan operator kereta meningkatkan standar keamanan secara menyeluruh, termasuk penyediaan sistem darurat, petugas respons cepat, serta desain evakuasi yang ramah gender.
“Afirmasi untuk perempuan harus diperkuat dengan sistem keamanan yang komprehensif, bukan sekadar memindahkan posisi gerbong,” ujarnya.
Sebelumnya, Arifah Fauzi mengusulkan agar gerbong wanita ditempatkan di bagian tengah rangkaian KRL sebagai langkah mitigasi pascakecelakaan di Bekasi Timur.
Namun, berbagai pihak menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam agar tidak mengabaikan aspek keselamatan secara menyeluruh. (*)
