POPNEWS.ID – Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan sumber daya perikanan nasional dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan saat meninjau Desa Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5).
Dalam kunjungan tersebut, Presiden menekankan bahwa kekayaan laut Indonesia tidak boleh terus dinikmati pihak asing.
Pemerintah, kata dia, akan memperkuat armada nelayan nasional melalui pembangunan ribuan kapal ikan yang dikelola kelompok nelayan berbasis koperasi.
“Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang ambil,” ujar Prabowo.
Pemerintah menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan pada tahun ini.
Kapal-kapal tersebut akan dibagikan kepada kelompok nelayan untuk meningkatkan kapasitas tangkap sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Pemerintah Dorong Ekonomi Biru
Prabowo menjelaskan, pembangunan sektor perikanan menjadi bagian penting dari strategi ekonomi biru atau blue economy yang sedang dikembangkan pemerintah.
Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan harus dikelola secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai sektor kelautan dan perikanan mampu menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional apabila dikelola secara modern dan berkelanjutan.
“Kita berada di jalan yang benar, rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik,” katanya.
Selain pembangunan kapal, pemerintah juga mempercepat pengembangan Desa/Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah.
Tahun ini, pemerintah menargetkan peresmian 1.386 desa nelayan di seluruh Indonesia.
Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan
Prabowo menyebut Indonesia memiliki sekitar 12 ribu desa nelayan.
Karena itu, pengembangan kawasan pesisir membutuhkan langkah besar, keberanian, dan konsistensi kebijakan pemerintah.
Program Desa Nelayan Merah Putih dirancang untuk memperkuat infrastruktur pesisir, meningkatkan produktivitas nelayan, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pantai.
Pemerintah juga ingin mendorong sistem koperasi agar nelayan memiliki posisi tawar lebih kuat dalam distribusi hasil tangkapan dan akses pembiayaan usaha.
Kebijakan tersebut mendapat perhatian luas karena dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kedaulatan maritim Indonesia.
Dengan armada yang lebih kuat dan dukungan infrastruktur yang memadai, pemerintah berharap hasil laut Indonesia dapat memberikan manfaat lebih besar bagi nelayan lokal dan perekonomian nasional. (*)
