POPNEWS.ID – DPRD Samarinda mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan kinerja tidak merata.
Meski secara umum pendapatan daerah melampaui target awal, sektor retribusi daerah tercatat masih tertinggal dan menjadi perhatian serius legislatif.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyebut realisasi PAD pada awal tahun ini masih berada dalam jalur positif.
Ia menilai capaian tersebut berhasil melewati target psikologis yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah.
Realisasi PAD Lampaui Target Awal
Iswandi menjelaskan, realisasi PAD Samarinda pada Triwulan I 2026 mencapai 17,24 persen.
Angka ini berada di atas target awal sebesar 15 persen.
“Realisasi PAD Samarinda di Triwulan I tahun 2026 ini sudah berada di angka 17,24 persen. Ini menunjukkan kita melampaui target psikologis triwulan pertama,” ujar Iswandi.
Ia menilai capaian tersebut memberikan sinyal positif bagi pengelolaan keuangan daerah, meski masih perlu penguatan di sejumlah sektor.
Kinerja pajak daerah menjadi penyumbang utama capaian tersebut.
Badan Pendapatan Daerah Samarinda mencatat realisasi pajak mencapai 20,11 persen, melampaui ekspektasi awal triwulan.
Iswandi menyebut beberapa instrumen pajak seperti PBJT sektor makanan dan minuman, konsumsi listrik, BPHTB, pajak hotel, serta PBB-P2 menjadi penopang utama peningkatan tersebut.
“Sektor pajak daerah kita sangat on the track, bahkan bisa tembus 20,11 persen. PBJT makanan dan minuman serta listrik menjadi mesin utama pendapatan di awal tahun ini,” jelasnya.
Retribusi Daerah Alami Perlambatan
Di sisi lain, sektor retribusi daerah justru menunjukkan kinerja lemah.
Realisasinya hanya mencapai 11,72 persen, di bawah target minimal 15 persen.
Iswandi menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi karena menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem pemungutan.
“Ini jelas rapor merah karena berada di bawah target minimal, angkanya masih lemah sekali untuk sektor retribusi daerah,” tegasnya.
Ia menegaskan akan melakukan pendalaman melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Politisi PDIP ini juga akan meminta transparansi data serta evaluasi menyeluruh terhadap potensi retribusi di lapangan.
Iswandi menegaskan pihaknya menemukan sejumlah OPD dengan serapan retribusi sangat rendah, bahkan ada yang di bawah 5 persen.
“Kami akan bedah satu per satu. Tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa evaluasi,” pungkasnya. (Adv)
