POPNEWS.ID – Keamanan kawasan Teras Samarinda Tahap 2 jadi atensi serius DPRD Samarinda.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk memastikan seluruh standar keamanan terpenuhi sebelum dibuka untuk masyarakat.
Pasalnya, Helmi Abdullah menilai kawasan tersebut memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibanding Tahap 1 karena lokasinya berada langsung di tepian Sungai Mahakam.
Ia menegaskan aspek keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian proyek ruang publik tersebut.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh terburu-buru membuka kawasan hanya demi mengejar percepatan operasional atau aktivitas ekonomi.
“Keselamatan pengunjung harus benar-benar dipastikan, karena posisi Tahap 2 ini berada langsung di sepanjang tepian Sungai Mahakam,” ujarnya.
DPRD Tinjau Langsung Kondisi Lapangan
Untuk memastikan kesiapan proyek, DPRD Samarinda melalui Komisi III turun langsung meninjau lokasi pembangunan Teras Samarinda Tahap 2.
Dalam peninjauan itu, dewan memeriksa kesiapan infrastruktur pendukung, kualitas konstruksi fisik, hingga sistem pengamanan kawasan.
DPRD memberi perhatian khusus terhadap keberadaan pagar pembatas atau barricade di sepanjang tepian sungai.
Fasilitas tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan bagi masyarakat yang nantinya memanfaatkan kawasan tersebut sebagai ruang publik.
Selain itu, Helmi juga meminta seluruh elemen keselamatan lain diselesaikan secara menyeluruh sebelum kawasan dimanfaatkan untuk kegiatan komersial maupun aktivitas pelaku UMKM.
“Jangan sampai terkesan dipaksakan buka, sementara aspek pendukung keselamatannya belum sepenuhnya siap,” ucap Helmi.
Dukung Ruang Publik dan Ekonomi Kreatif
Meski memberikan perhatian serius terhadap aspek keamanan, Helmi tetap mendukung pengembangan Teras Samarinda sebagai ruang publik baru sekaligus pusat aktivitas ekonomi kreatif di Kota Tepian.
Kehadiran kawasan tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan daya tarik kota.
Namun demikian, Helmi menegaskan manfaat ekonomi tidak akan berarti apabila mengorbankan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Karena itu, ia meminta Pemkot Samarinda mengelola pembukaan kawasan secara bertahap dengan tetap mengacu pada kajian teknis dan skala prioritas pembangunan.
“Nanti kalau hasil kajiannya sudah dinyatakan layak dan aman, tentu sangat bagus untuk mendukung aktivitas kota,” pungkasnya. (Adv)
