POPNEWS.ID – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte menghadapi tekanan hukum dan politik yang semakin berat setelah pengadilan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya terkait dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan dua tokoh lainnya.
Perintah yang dikeluarkan pada Jumat, 4 September 2026 tersebut menambah persoalan hukum yang dapat memengaruhi masa depan politik Sara menjelang pemilihan presiden Filipina 2028.
Pengadilan mengeluarkan perintah tersebut dalam perkara pidana yang menjerat Sara dengan tiga dakwaan ancaman serius terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara, dan mantan Ketua DPR Filipina.
Pengadilan menetapkan uang jaminan sebesar 120.000 peso Filipina atau sekitar Rp33,7 juta untuk setiap dakwaan.
Dengan demikian, Sara menghadapi kewajiban jaminan hingga 360.000 peso jika seluruh dakwaan menggunakan nilai jaminan yang ditetapkan pengadilan.
Pengacara Sara mengatakan kliennya tidak berniat menghindari proses hukum.
Tim hukum Sara juga menyatakan akan menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia untuk menghadapi perkara tersebut.
“Terlepas dari persoalan yurisdiksi, dia tidak berniat menghindari hukum dan akan terus menempuh segala upaya hukum yang tersedia baginya,” kata pengacara Sara dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan Kontroversial pada 2024
Kasus tersebut bermula dari pernyataan Sara pada November 2024.
Saat itu, Sara mengaku telah berbicara dengan seorang pembunuh bayaran dan memerintahkannya untuk membunuh Marcos Jr., istrinya, serta sepupunya yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DPR.
Sara mengatakan perintah tersebut akan dijalankan jika dirinya terbunuh.
Pernyataan itu kemudian memicu kontroversi politik besar dan mendorong aparat hukum menyelidiki dugaan ancaman terhadap kepala negara dan dua tokoh lainnya.
Sara membantah telah mengancam Marcos Jr. dan orang-orang yang disebut dalam pernyataannya.
Ia juga mempertanyakan aspek yurisdiksi dalam perkara tersebut melalui tim hukumnya.
Berhadapan dengan Proses Pemakzulan
Dugaan ancaman itu juga masuk dalam materi pemakzulan Sara dari jabatan wakil presiden.
Senat Filipina kini menangani proses tersebut dan bertindak sebagai pengadilan pemakzulan.
Jika Senat menyatakan Sara bersalah, dia dapat kehilangan jabatan sebagai wakil presiden.
Putusan tersebut juga berpotensi mengguncang ambisi politik Sara untuk mencalonkan diri sebagai presiden Filipina pada 2028.
Sara juga menghadapi perkara terpisah terkait dugaan penyalahgunaan dana publik.
Tuduhan tersebut berkaitan dengan masa jabatannya sebagai wakil presiden dan Menteri Pendidikan Filipina.
Sara telah membantah melakukan pelanggaran hukum dalam perkara tersebut.
Namun, rangkaian kasus pidana, proses pemakzulan, dan tuduhan penyalahgunaan dana kini menempatkan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu di tengah tekanan hukum dan politik yang semakin besar menjelang pemilihan presiden Filipina 2028. (*)
