POPNEWS.ID – DPRD Samarinda melakukan penyesuaian anggaran menyusul pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Disampaikan Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, bahwa DPRD memilih memangkas sejumlah kegiatan yang dianggap tidak mendesak agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal meski terjadi keterbatasan anggaran.
Celni menegaskan bahwa efisiensi menjadi langkah yang tidak dapat dihindari dalam situasi fiskal saat ini.
Ia kemudian mengurangi beberapa pos belanja, terutama kegiatan pendukung seperti makan minum dan perjalanan dinas.
“Kami kurangi beberapa kegiatan. Di antaranya pemotongan anggaran makan minum dan perjalanan dinas,” ujar Celni.
Ia menjelaskan, pemangkasan tersebut tidak akan mengganggu fungsi utama DPRD dalam bidang legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Menurutnya, langkah efisiensi justru memperkuat fokus kerja dewan pada program prioritas.
PAD Jadi Penopang Utama Program Daerah
Di tengah penurunan DBH, Celni menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda masih menjadi penopang penting bagi pelaksanaan program pembangunan.
PAD yang relatif stabil membantu pemerintah daerah menjaga keberlanjutan sejumlah kegiatan prioritas.
Celni menyebut DPRD tetap mendorong optimalisasi PAD agar kebutuhan pembangunan tidak terganggu oleh tekanan fiskal dari pusat.
“PAD Samarinda yang cukup tinggi membantu terlaksananya sejumlah pokok pikiran (pokir) yang tengah dilakukan oleh DPRD,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penguatan PAD menjadi kunci agar pelayanan publik tetap berjalan dan pembangunan daerah tidak terhambat.
Digitalisasi Pajak dan Retribusi Dipercepat
Untuk memperkuat PAD, ia mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Salah satu langkah yang sedang dikebut adalah penerapan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS pada sektor pajak dan retribusi.
Celni juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan implementasi berjalan efektif, termasuk dengan melakukan hearing bersama instansi terkait.
Celni menjelaskan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga berpotensi menekan kebocoran pendapatan daerah.
“Salah satu yang tengah dikebut ialah sosialisasi dan pelatihan penerapan QRIS dengan Bank Indonesia,” jelasnya.
Strategi Hadapi Tekanan Fiskal
Politisi NesDem itu menilai kombinasi antara efisiensi internal dan penguatan PAD berbasis digital menjadi strategi utama untuk menghadapi penurunan DBH.
Dengan dua pendekatan tersebut, ia berharap program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan stabil.
Selain itu, Celni menargetkan peningkatan penerimaan daerah dari sektor-sektor potensial melalui sistem yang lebih transparan dan terintegrasi.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah. (Adv)
