POPNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat komitmen pengendalian inflasi melalui keikutsertaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (20/7/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Wakil Wali Kota Samarinda, Lantai III Balai Kota Samarinda.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, menjadi forum evaluasi sekaligus penyelarasan langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan strategis yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.
Pemkot Samarinda memandang pengendalian inflasi bukan sekadar agenda rutin bersama pemerintah pusat, melainkan bagian dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum tersebut, TPID Samarinda mencermati perkembangan harga komoditas, mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan, serta menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi gejolak harga.
“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan respons cepat, langkah yang tepat, dan koordinasi yang berkesinambungan,” ujar Tomsi Tohir dalam arahannya.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah terus memantau pergerakan harga komoditas strategis dan melakukan intervensi sejak dini apabila terjadi indikasi kenaikan harga yang dapat berdampak terhadap masyarakat.
Harga Pangan Jadi Perhatian Utama Pemerintah
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Ateng Hartono, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa inflasi Juli 2026 masih dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi nasional antara lain bawang merah, cabai rawit, cabai merah, sigaret kretek mesin, telur ayam ras, dan beras.
BPS juga mencatat beberapa komoditas yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, yaitu beras, bawang putih, dan minyak goreng.
Kenaikan harga beras terjadi di 144 kabupaten/kota, bawang putih di 271 kabupaten/kota, dan minyak goreng di 101 kabupaten/kota.
Di sisi lain, sejumlah komoditas mulai menunjukkan tren penurunan harga.
Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras mengalami perbaikan secara nasional.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya stabilisasi pangan mulai memberikan dampak positif, meskipun pemerintah tetap perlu menjaga kewaspadaan terhadap dinamika pasar.
Samarinda Optimalkan Program Stabilitas Pangan
Pemkot Samarinda melalui TPID Samarinda terus memperkuat berbagai strategi pengendalian inflasi di tingkat daerah.
Pemkot melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara berkala, mengawasi distribusi pangan, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan mitra terkait.
Selain itu, Pemkot Samarinda juga berkolaborasi dengan Perum Bulog, Perumda Varia Niaga, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau.
Berbagai program stabilisasi pangan, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM), akan terus dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Kota Samarinda akan terus mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi melalui pemantauan harga, penguatan distribusi pangan, serta kolaborasi bersama seluruh pihak terkait,” ungkap perwakilan Pemkot Samarinda.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan melaporkan harga rata-rata nasional MinyaKita per 17 Juli 2026 mencapai Rp15.862 per liter dan masih berada mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pemerintah pusat terus memperkuat koordinasi dengan BUMN pangan, Perum Bulog, dan pemerintah daerah untuk menjaga pasokan serta mengendalikan harga di wilayah yang masih mengalami kenaikan.
Badan Pangan Nasional juga terus menjalankan berbagai program, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah, bantuan pangan, serta kerja sama antardaerah.
Kolaborasi Jadi Kunci Pengendalian Inflasi Berkelanjutan
Selain membahas inflasi, rakor tersebut turut menyoroti percepatan Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah daerah didorong segera melengkapi data penerima manfaat agar program tersebut berjalan tepat sasaran.
Menutup rakor, Tomsi Tohir kembali menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam mengevaluasi perkembangan harga dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Keberhasilan pengendalian inflasi ditentukan oleh konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga koordinasi dan mengambil langkah yang cepat serta tepat,” tegasnya.
Pemerintah Kota Samarinda memastikan akan terus menghadirkan kebijakan yang adaptif dan responsif untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Dengan kolaborasi yang kuat, pemantauan berkelanjutan, serta pelaksanaan program pengendalian inflasi secara konsisten, Pemkot Samarinda optimistis daya beli masyarakat tetap terjaga dan ketahanan pangan daerah semakin kuat. (*)
