POPNEWS.ID – Kebutuhan masyarakat terhadap program perlindungan sosial menjadi perhatian Komisi IV DPRD Samarinda dalam pembahasan rencana anggaran tahun 2027.
Lembaga legislatif tersebut meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperbesar dukungan anggaran untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar pelayanan kepada warga dapat berjalan lebih maksimal.
Dorongan penambahan anggaran itu disampaikan Komisi IV saat menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial.
Dalam pertemuan tersebut, anggota dewan mengevaluasi pelaksanaan program 2026 sekaligus membahas kebutuhan dan prioritas kegiatan yang akan masuk dalam rencana kerja 2027.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kebutuhan program yang perlu mendapat dukungan anggaran lebih besar.
Menurutnya, penguatan anggaran diperlukan agar pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor bantuan sosial dan layanan dasar.
“Kalau memungkinkan, kami mendorong agar anggaran Dinas Sosial bisa ditambah. Jangan sampai terjadi efisiensi lagi, karena kebutuhan masyarakat terus berjalan dan harus mendapat perhatian,” kata Sri Puji.
Ia menjelaskan, sebelumnya Dinas Sosial telah mengusulkan anggaran sekitar Rp23 miliar.
Namun setelah proses pembahasan, nilai tersebut berkurang menjadi sekitar Rp17 miliar.
Kondisi itu menjadi perhatian Komisi IV karena program sosial membutuhkan pembiayaan yang cukup untuk menjangkau masyarakat penerima manfaat.
“Kami melihat langsung bagaimana progres kegiatan berjalan, mulai dari pembangunan fisik, realisasi keuangan, belanja rutin, sampai kendala yang muncul di lapangan. Semua itu menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya,” ujarnya.
Selain membahas program Dinas Sosial, Komisi IV juga mendapatkan laporan mengenai perkembangan Sekolah Rakyat di Kecamatan Palaran.
Program pendidikan tersebut akan memasuki tahap pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 30 Juli mendatang.
Sri Puji menyebutkan, Sekolah Rakyat Palaran akan menerima sekitar 270 murid baru yang nantinya bergabung dengan peserta didik lama.
“Pada 30 Juli nanti Sekolah Rakyat di Palaran mulai melaksanakan MPLS. Ada sekitar 270-an murid baru yang akan masuk dan mengikuti proses bersama murid-murid yang sudah ada,” pungkasnya.
Komisi IV berharap dukungan anggaran yang lebih kuat dapat membantu Dinas Sosial menjalankan berbagai program secara berkelanjutan.
Dengan perencanaan dan pembiayaan yang memadai, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi masyarakat Samarinda. (Adv)
