POPNEWS.ID – DPRD Samarinda menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem penempatan dan promosi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar meminta pemerintah memastikan seluruh proses mutasi jabatan berjalan secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.
Anhar menilai kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh sistem seleksi dan penempatan pejabat.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus menghapus praktik yang berpotensi dipengaruhi faktor subjektif dalam proses pengisian jabatan.
“Proses seleksi jabatan harus benar-benar dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan dan kompetensi. Hasilnya akan jauh berbeda jika kita konsisten menerapkan prinsip itu,” ujar Anhar.
Ia menambahkan, sistem berbasis kompetensi akan membantu meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah sekaligus mempercepat tercapainya target pelayanan publik yang lebih baik.
Soroti Produktivitas dan Beban Kerja ASN
Selain persoalan mutasi jabatan, Anhar juga menyoroti rendahnya produktivitas sebagian ASN di lingkungan Pemkot Samarinda.
Ia meminta pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi beban kerja agar tidak terjadi ketimpangan kinerja antarpegawai.
Menurutnya, fenomena “pengangguran terselubung” masih ditemukan di beberapa unit kerja, di mana sebagian pegawai tidak memiliki tugas yang jelas namun tetap menerima tanggung jawab administratif.
“Pemerintah harus serius melihat persoalan ini. Jangan sampai ada pegawai yang tidak memiliki beban kerja jelas, karena itu akan mempengaruhi efektivitas organisasi,” tegasnya.
Dorong Budaya Kerja yang Lebih Kompetitif
Anhar mendorong Pemkot Samarinda membangun budaya kerja baru yang lebih kompetitif, transparan, dan inovatif.
Ia menilai reformasi birokrasi tidak hanya sebatas rotasi jabatan, tetapi juga perubahan pola pikir aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga membandingkan dinamika birokrasi dengan dunia politik yang menuntut kinerja nyata secara berkelanjutan.
Menurutnya, aparatur pemerintah juga harus memiliki semangat yang sama dalam menjaga kepercayaan publik.
Fokus pada Peningkatan Layanan Publik
Anhar menegaskan bahwa seluruh langkah reformasi tersebut harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia berharap Pemkot Samarinda dapat membuka ruang lebih luas bagi ASN yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi untuk berkembang.
“Reformasi ini penting agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan profesional,” pungkasnya.
Dengan dorongan tersebut, DPRD Samarinda berharap Pemkot segera melakukan pembenahan sistem manajemen ASN secara lebih terarah demi terciptanya birokrasi yang efektif dan akuntabel. (Adv)
