POPNEWS.ID – DPRD Samarinda menyoroti maraknya aksi pencurian fasilitas umum yang terjadi di sejumlah titik di Samarinda.
Kasus hilangnya kabel Penerangan Jalan Umum (PJU), penutup drainase, hingga komponen konstruksi jembatan dinilai semakin meresahkan karena berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa pemerintah kota harus segera memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh aset publik agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Menurutnya, pencurian infrastruktur vital bukan sekadar kerugian material bagi pemerintah daerah, tetapi juga mengancam keamanan warga, khususnya saat beraktivitas pada malam hari.
“Fasilitas publik terus menjadi sasaran empuk pencurian. Yang paling dirugikan tentu masyarakat karena mereka kehilangan rasa aman saat beraktivitas di malam hari akibat jalanan yang gelap,” ujar Deni, baru-baru ini.
Jalan Gelap Tingkatkan Risiko Kriminalitas
Deni menjelaskan, berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah ruas jalan utama di Samarinda kini mengalami minim penerangan akibat hilangnya kabel PJU.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus memicu tindak kriminalitas jalanan.
Karena itu, Komisi III DPRD Samarinda meminta pemerintah kota tidak lagi hanya bertindak setelah kejadian terjadi.
Ia mendorong perubahan pola pengawasan dari sistem reaktif menjadi preventif agar potensi pencurian dapat dicegah sejak dini.
Deni juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait meningkatkan koordinasi dalam menjaga fasilitas umum.
Ia menilai pengawasan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena setiap instansi memiliki peran penting dalam menjaga infrastruktur kota.
“Pengawasan harus dilakukan secara terpadu. Dishub harus aktif memantau PJU, PUPR memperketat pengamanan konstruksi, dan Satpol PP ikut melakukan pengawasan di lapangan,” tegasnya.
DPRD Dorong Inspeksi Rutin Infrastruktur
Selain penguatan pengawasan, DPRD Samarinda juga mendorong inspeksi rutin terhadap seluruh fasilitas publik.
Pemeriksaan fisik secara berkala dinilai penting untuk mendeteksi kerusakan maupun kehilangan komponen infrastruktur lebih cepat.
Politisi Gerindra ini menilai langkah tersebut dapat menekan kerugian daerah akibat perbaikan berulang terhadap fasilitas yang hilang karena pencurian.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, anggaran pemerintah hanya akan habis untuk mengganti aset yang rusak tanpa memberikan dampak maksimal bagi pembangunan kota.
Komisi III DPRD Samarinda pun berkomitmen mengawal kebijakan pengelolaan infrastruktur publik agar berjalan lebih efektif.
Deni berharap sinergi antara pemerintah kota, aparat terkait, dan partisipasi masyarakat dapat menciptakan Samarinda yang lebih aman, nyaman, dan terang bagi seluruh warga. (Adv)