POPNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menyiapkan kebijakan parkir berlangganan sebagai upaya menata ulang sistem perparkiran yang selama ini dinilai belum optimal.
Skema ini dirancang untuk menciptakan pengelolaan yang lebih tertib, transparan, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Samarinda menyambut baik inisiatif tersebut, namun tetap menekankan pentingnya pendekatan yang adil bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Ia meminta pemerintah tidak menetapkan sistem yang justru membebani warga.
“Jangan sampai parkir berlangganan ini justru membebankan masyarakat. Harus ada pola yang win-win solution,” ujar Iswandi.
Ia juga mendorong agar pemerintah menyediakan skema pembayaran yang lebih fleksibel, tidak hanya tahunan.
Menurutnya, opsi bulanan bahkan mingguan perlu dipertimbangkan agar masyarakat memiliki pilihan yang lebih terjangkau.
Fleksibilitas Skema Pembayaran
Ia menilai fleksibilitas pembayaran menjadi kunci utama agar kebijakan dapat diterima luas oleh publik.
Dengan menyediakan beberapa opsi periode pembayaran, pemerintah dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik pengguna kendaraan harian maupun masyarakat dengan mobilitas tertentu.
Selain itu, penyesuaian tarif berdasarkan jenis kendaraan dan wilayah juga dinilai penting agar sistem berjalan lebih berkeadilan.
Selain soal tarif, ia juga menyoroti aspek transparansi pengelolaan dana parkir berlangganan.
Masyarakat dinilai berhak mengetahui aliran dan pemanfaatan dana yang mereka bayarkan.
“Masyarakat harus bisa melihat manfaat nyata dari dana parkir yang mereka bayarkan,” tegas Iswandi.
Dengan transparansi yang baik, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan dana retribusi benar-benar memberikan dampak bagi pembangunan daerah.
Masih Menunggu Pembahasan Resmi
Hingga saat ini, Iswandi menyebut belum menerima dokumen resmi dari pihak eksekutif terkait rancangan parkir berlangganan.
Artinya, pembahasan formal masih belum dimulai.
Meski demikian, wacana ini membuka ruang dialog antara pemerintah dan DPRD untuk merumuskan sistem parkir yang lebih modern, tertata, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Adv)
