POPNEWS.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun mendorong penataan kelembagaan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak berhenti pada pembagian tugas antar-organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi diarahkan pada pencapaian hasil yang terukur bagi masyarakat.
Gagasan tersebut ia sampaikan saat Expose Laporan Akhir Kajian Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah di Ballroom Arutala Bapperida Samarinda, Rabu (23/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Andi Harun memberikan sejumlah catatan terhadap hasil kajian.
Ia menilai penataan kelembagaan tidak cukup hanya berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, tetapi juga harus mempertimbangkan hasil atau outcome yang ingin dicapai.
Ia mencontohkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang membutuhkan kerja lintas sektor.
Pemerintah harus mengintegrasikan peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, akses permodalan, peningkatan kualitas produk hingga pemasaran.
Ketika produk mampu menembus pasar dan usaha berkembang, kata Andi Harun, proses tersebut akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong integrasi proses bisnis antar-OPD yang memiliki tujuan akhir serupa.
Integrasi tersebut diharapkan mencegah program berjalan sendiri-sendiri sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
“Kalau mau paling ideal, one outcome, one office. Satu outcome dalam satu kotak, walaupun ditangani oleh banyak dinas,” katanya.
Kajian Petakan Kebutuhan Organisasi
Andi Harun mengapresiasi kajian yang berlangsung selama empat bulan.
Kajian tersebut memetakan sejumlah kebutuhan pembangunan Samarinda, mulai dari masyarakat dan UMKM, pertumbuhan ekonomi, ketahanan dan konektivitas kota, hingga tata kelola serta transformasi digital.
Kajian juga memetakan persoalan kelembagaan dan standar kompetensi jabatan.
Pemkot Samarinda akan menggunakan hasil tersebut sebagai bahan penyempurnaan struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan.
Kajian melibatkan tenaga ahli dari Pusjar SKP LAN RI Samarinda yang diketuai Rustam Amrullah.
Forum expose menjadi ruang untuk menyampaikan hasil kajian sekaligus menghimpun tanggapan dan masukan sebelum rekomendasi penataan kelembagaan disempurnakan. (*)
