POPNEWS.ID — Sebuah video yang memperlihatkan dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial.
Video tersebut memicu reaksi publik setelah seorang warga mengaku di minta biaya tambahan sebesar Rp 700.000 agar proses pembayaran pajak dapat di lakukan.
Video itu di unggah oleh akun TikTok Deni Priaone.
Dalam rekaman tersebut, Deni menyebut bahwa biaya tambahan itu di gunakan untuk “nembak” KTP pemilik asli kendaraan.
Ia mengaku terpaksa mengeluarkan uang di luar ketentuan agar proses administrasi bisa berjalan lancar.
Dugaan Pungli Picu Sorotan Publik
Kasus ini langsung menjadi sorotan masyarakat.
Banyak warganet mempertanyakan transparansi dan kejelasan biaya dalam layanan pembayaran pajak kendaraan.
Sejumlah komentar menilai praktik semacam ini merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
Petugas di lokasi memberikan penjelasan terkait adanya biaya tambahan tersebut.
Mereka menyebut bahwa biaya muncul karena data kepemilikan kendaraan tidak sesuai dengan identitas pembayar pajak.
Kondisi ini, menurut petugas, memerlukan penyesuaian administrasi agar data kendaraan dapat di proses.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan keresahan masyarakat.
Pasalnya, publik mempertanyakan apakah biaya tersebut termasuk dalam kategori resmi atau justru pungutan di luar ketentuan.
Gubernur Jabar Pastikan Tindak Lanjut
Menanggapi viralnya video tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan yang mudah dan transparan kepada masyarakat.
Dedi menyampaikan bahwa masyarakat tidak boleh dipersulit dalam membayar pajak kendaraan.
Ia juga menegaskan tidak boleh ada biaya tambahan di luar aturan yang dapat memberatkan warga.
Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, khususnya untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan.
Karena itu, proses pembayarannya harus dilakukan secara jelas dan sesuai ketentuan.
Pentingnya Transparansi Layanan Publik
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dalam layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan administrasi kendaraan.
Masyarakat diharapkan lebih waspada dan memahami prosedur resmi agar tidak menjadi korban pungutan liar.
Pemerintah juga didorong untuk memperkuat pengawasan di lapangan serta memastikan seluruh petugas menjalankan tugas sesuai aturan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik dapat terus terjaga. (*)
