POPNEWS.ID – Indonesia telah resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada Kamis (8/1/2026).
Penunjukan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, sebuah momen yang menandakan pentingnya posisi Indonesia di kancah global.
Dalam perannya, Duta Besar RI untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro menyebut Indonesia akan memegang jabatan tersebut selama satu tahun ke depan.
Proses Penunjukan Melalui Diplomasi yang Terkoordinasi
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tidak datang begitu saja.
Proses ini merupakan hasil dari upaya diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan, dengan Kementerian Luar Negeri RI memainkan peran sentral.
Sebagai negara yang dicalonkan oleh Kelompok Negara-negara Asia-Pasifik, Indonesia berhasil memperoleh kepercayaan besar ini berkat kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara sahabat.
“Diplomasi yang terkoordinasi antara perwakilan Indonesia di luar negeri dan pendekatan aktif dengan perwakilan negara sahabat di Jakarta telah menghasilkan penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resminya.
Tanggung Jawab Besar sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki tanggung jawab besar.
Salah satu kewenangan utama adalah mengusulkan kandidat untuk posisi ahli HAM yang akan ditunjuk oleh Dewan.
Kandidat ini nantinya akan bertugas di badan investigasi yang menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di berbagai negara.
Selain itu, Indonesia juga akan memimpin jalannya pertemuan Dewan HAM, memastikan bahwa kegiatan Dewan berlangsung dengan cara yang terhormat, konstruktif, dan netral.
Tugas ini memerlukan kepemimpinan yang bijaksana dan mampu menjaga integritas Dewan HAM di mata dunia internasional.
Peran Indonesia di Kancah Global
Kepercayaan ini semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Indonesia kini memegang peran yang sangat strategis dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia di tingkat internasional.
Sebagai bagian dari komitmennya, Indonesia mengusung tema “A Presidency for All” selama masa jabatannya.
Tema ini menegaskan keinginan Indonesia untuk memperkuat konsensus dan meningkatkan efektivitas kerja Dewan, sambil menjaga kredibilitasnya dalam sistem multilateral.
Sejarah panjang Indonesia dalam Dewan HAM PBB pun tidak dapat dipandang sebelah mata.
Indonesia telah enam kali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, dan dua kali untuk menjadi Wakil Presiden Dewan HAM, yakni pada tahun 2009 dan 2024.
Bahkan, Indonesia juga pernah memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2005, sebelum Dewan HAM terbentuk.
Semua ini menjadi dasar kuat yang mendukung posisi Indonesia di Dewan HAM PBB saat ini.
Tantangan dan Kritikan dari Masyarakat Sipil
Namun, di tengah prestasi diplomatik ini, masyarakat sipil di Indonesia memberikan catatan kritis terhadap peran Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Lembaga HAM Kontras, misalnya, menilai bahwa posisi ini harus Indonesia manfaatkan untuk lebih dari sekadar prestise diplomatik.
Indonesia, menurut Kontras, harus menunjukkan konsistensi dalam menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia, tidak hanya dalam konteks internasional, tetapi juga dalam praktik di dalam negeri.
“Indonesia memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kepemimpinan HAM bukan hanya soal prestise diplomatik, tetapi juga tentang keberanian bersuara dan kemauan politik untuk menempatkan hak asasi manusia di atas kepentingan negara,” ujar Kontras dalam rilisnya.
Mereka menambahkan bahwa tanpa tindakan nyata, jabatan ini bisa menjadi simbol kosong yang tidak memberikan manfaat.
Tantangan untuk Mengimplementasikan Nilai HAM Secara Konkret
Dengan menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia kini berada di persimpangan antara prestasi diplomatik dan tantangan.
Kini Indonesia siap menunjukkan komitmen yang nyata terhadap hak asasi manusia.
Kekuatan diplomatik yang dimiliki harus dijadikan sarana untuk menegakkan nilai-nilai HAM di tingkat global.
Namun juga harus mengimbanginya dengan upaya konkret di dalam negeri.
Masyarakat sipil akan terus memantau bagaimana Indonesia memanfaatkan posisi ini untuk memperjuangkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, baik untuk warganya sendiri maupun di seluruh dunia.
Presiden Dewan HAM PBB bukan hanya sebuah simbol, tetapi sebuah amanah besar yang menuntut konsistensi dan komitmen dalam memajukan HAM di semua aspek kehidupan. (*)
