POPNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto merespons kritik media asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia dengan menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo menanggapi artikel majalah The Economist berjudul “Archipelagoing Fast” yang terbit pada 16 Mei dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurut Prabowo, kritik tidak boleh dihindari, melainkan harus dicermati secara objektif untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
“ Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa,” ujar Prabowo.
Ia mengatakan pengalaman panjangnya di dunia militer, kehidupan publik, dan politik telah mengajarkannya untuk memahami makna kritik secara lebih mendalam.
Karena itu, ia mengaku selalu memperhatikan setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahannya.
Kritik Penting dalam Demokrasi
Prabowo menilai kritik bukan hanya sehat bagi demokrasi, tetapi juga diperlukan untuk memastikan pemerintah tetap berada di jalur yang benar.
Ia menegaskan bahwa setiap masukan akan dinilai berdasarkan fakta, capaian yang telah diraih, serta kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, demokrasi memang bukan sistem yang sempurna.
Namun, hingga saat ini demokrasi tetap menjadi sistem terbaik yang tersedia untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.
Prabowo juga menyinggung perjalanan politiknya yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden sebanyak lima kali sejak 2004 sebelum akhirnya memenangkan Pilpres 2024.
Pengalaman tersebut, kata dia, membuatnya memahami bahwa legitimasi pemerintahan lahir dari kepercayaan rakyat dan penghormatan terhadap kehendak publik.
“Tanggung jawab kami adalah kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kepada mereka yang memilih kami,” katanya.
Bela Program Makan Bergizi Gratis
Dalam tanggapannya, Prabowo juga membela Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu sorotan dalam kritik terhadap pemerintah.
Ia menolak anggapan bahwa program tersebut merupakan kebijakan yang radikal.
Menurutnya, lebih dari 100 negara telah menjalankan program makan sekolah atau bantuan gizi dalam berbagai bentuk.
Pemerintah Indonesia, lanjut dia, hanya berupaya mengatasi persoalan gizi yang berdampak langsung terhadap kesehatan, produktivitas, dan daya saing masyarakat pada masa depan.
Selain MBG, pemerintah juga menjalankan sejumlah program prioritas lain, seperti peningkatan kualitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat bagi keluarga miskin, serta pembentukan Danantara.
Optimistis Ekonomi Tetap Kuat
Prabowo menegaskan kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam posisi yang baik dibandingkan banyak negara anggota G20.
Ia menyebut defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang terhadap PDB masih relatif rendah.
Pemerintah juga mengklaim telah memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, dan memperketat pengawasan penyelundupan.
Selain itu, pemerintah terus mendorong ketahanan energi melalui pengembangan biodiesel B50, percepatan kendaraan listrik, pemanfaatan energi surya, pembangunan kilang baru, serta penguatan cadangan bahan bakar strategis guna mendukung kemandirian ekonomi nasional. (*)