POPNEWS.ID – DPRD Samarinda meminta pemerintah menghitung secara matang dampak rencana pembatasan kuota kupon Biosolar bersubsidi terhadap penghasilan sopir truk.
Kebijakan yang direncanakan mulai berlaku 1 September 2026 itu dinilai perlu mempertimbangkan kondisi dan aktivitas para pengemudi kendaraan angkutan barang.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, mengatakan waktu menjadi bagian penting dalam pekerjaan sopir truk.
Menurutnya, antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar dapat mengurangi waktu operasional dan berpotensi menekan pendapatan pengemudi.
Ia meminta pemerintah memastikan penerapan sistem baru tidak menambah beban sopir.
Aris menilai pengemudi seharusnya tidak kehilangan waktu kerja hanya karena harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kupon atau akses pengisian Biosolar.
“Pemerintah perlu melihat waktu tunggu sebagai bagian dari persoalan yang harus diselesaikan. Jangan sampai sopir kehilangan jam kerja akibat sistem antrean,” ujar Aris, Senin (25/8/2026).
Aris mengakui penataan distribusi Biosolar penting untuk memastikan subsidi pemerintah diterima masyarakat yang berhak.
Namun, ia menekankan pemerintah perlu melibatkan sopir dan pelaku usaha angkutan dalam pembahasan teknis sebelum kebijakan diterapkan.
Menurutnya, pemerintah dapat mengatur mekanisme pengambilan kupon dan jadwal pengisian agar lebih efisien.
Sistem berbasis waktu juga dapat mengurangi penumpukan kendaraan di sekitar SPBU sekaligus membantu sopir mengatur waktu istirahat dan bekerja.
Aris berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan kelompok yang terdampak langsung.
Pembahasan bersama dinilai penting agar aturan baru tidak hanya menyelesaikan persoalan distribusi, tetapi juga menjaga kelancaran aktivitas ekonomi.
Ia menilai keberhasilan kebijakan pembatasan Biosolar tidak cukup diukur dari berkurangnya antrean.
“Pemerintah juga harus memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu pekerjaan sopir truk dan kegiatan usaha angkutan yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar bersubsidi,” pungkasnya. (Adv)
