POPNEWS.ID — DPRD Samarinda menyoroti upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda yang mengandalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menjaga keberlangsungan program layanan keluarga berencana (KB) gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Riska Wahyuningsih mengatakan, efisiensi anggaran pada 2026 membuat DP2KB harus menghentikan sementara layanan KB gratis yang sebelumnya mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
“Dipangkas anggarannya (KB gratis) sehingga mereka tidak bisa lagi melaksanakannya,” kata Riska, Selasa (18/8/2026).
Menurut Riska, DP2KB memang berupaya mencari alternatif pembiayaan dengan menggandeng perusahaan melalui skema CSR serta dukungan organisasi profesi.
Namun, ia menilai strategi tersebut tidak dapat menjadi solusi utama dalam jangka panjang.
Riska menyebut perusahaan juga harus membagi dana CSR untuk berbagai kebutuhan sosial lainnya.
Karena itu, DP2KB membutuhkan dukungan anggaran pemerintah agar program pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan.
“Kalau terus-menerus mengandalkan CSR juga sulit, karena semua OPD membutuhkan bantuan CSR,” ujarnya.
Ia menegaskan, DP2KB memiliki beban kerja yang luas.
Selain pelayanan KB, instansi tersebut menjalankan pembinaan keluarga, pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh, serta program percepatan penurunan angka stunting di Samarinda.
Riska mengatakan DPRD Samarinda berkomitmen ikut menjaga keberlangsungan program tersebut.
Komisi IV, kata dia, akan menyisihkan sebagian pokok-pokok pikiran (pokir) untuk mendukung kebutuhan DP2KB.
“Saya titip sekitar Rp1,5 miliar untuk program di DP2KB,” pungkasnya.
DPRD berharap dukungan anggaran tersebut dapat membantu DP2KB menjalankan kembali program prioritas, khususnya pelayanan KB yang menyasar masyarakat kurang mampu. (Adv)
