POPNEWS.ID – Pemerintah Israel dilaporkan mengalokasikan 167 juta shekel sekitar Rp824 miliar untuk kampanye digital lintas platform guna membantah adanya kelaparan di Gaza. Langkah ini terungkap dalam investigasi Eurovision News Spotlight yang dirilis Selasa (16/9/2025) dan dikutip stasiun penyiaran Spanyol RTVE.
Menurut temuan tersebut, Komite Pengecualian Israel pada Juni menyetujui pengajuan agensi iklan pemerintah Lapam untuk menjalankan kampanye informasi publik bernilai sekitar US$50 juta. Kontrak berlaku 17 Juni-31 Desember 2025. Dari total anggaran, 150 juta shekel (±Rp740 miliar) dialokasikan ke YouTube dan platform manajemen iklan Google Display & Video 360; X menerima 10 juta shekel (±Rp49 miliar); sedangkan Outbrain dan Teads mengantongi masing-masing 7 juta shekel (±Rp34 miliar).
Laporan berjudul The new front of war: Inside Israel’s digital ‘hasbara’ offensive menjabarkan bagaimana kampanye yang didukung negara memanfaatkan media sosial, influencer berbayar, hingga tur militer untuk membentuk opini global terkait Gaza. Lapam disebut telah menayangkan ribuan iklan di Google dan Meta sejak 2018 hingga Juli 2025 untuk mempromosikan narasi pemerintah dan meredam kritik atas kebijakan maupun operasi militer.
Data Google Ads Transparency Center yang dikutip investigasi menunjukkan, sepanjang tahun lalu Lapam memasang sekitar 2.000 iklan, dengan lebih dari separuhnya menarget audiens internasional.
Salah satu taktik yang disorot adalah penayangan video suasana pasar Gaza yang ramai dan restoran yang tetap buka konten multibahasa yang dipublikasikan kanal YouTube Kementerian Luar Negeri Israel pada hari yang sama ketika Integrated Food Security Phase Classification (IPC) merilis temuan mengenai kelaparan di Gaza. Materi ini diposisikan sebagai bantahan atas narasi krisis pangan.
Kampanye Lapam juga diarahkan ke para pengkritik. Investigasi menyebut munculnya iklan di atas hasil pencarian Google untuk kata kunci UNRWA yang mengalihkan pengguna ke laman pemerintah Israel dengan narasi bahwa badan PBB untuk pengungsi Palestina itu merupakan kedok Hamas.
Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, disebut berbulan-bulan menjadi sasaran iklan berbayar di berbagai negara Eropa yang menuduhnya anti-Semit karena kritiknya terhadap kebijakan Israel.
Eurovision menyatakan telah dua kali meminta komentar Google terkait kebijakan iklan dan belanja iklan pemerintah Israel, namun tidak mendapat jawaban. Laporan tersebut menilai strategi Israel menyorot kerentanan publik internasional terhadap narasi emosional yang persuasif sekaligus tantangan bagi pemeriksa fakta dan jurnalisme arus utama untuk menandingi skala dan kecepatan kampanye digital tersinkron.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada keterangan tambahan di luar temuan investigasi mengenai perubahan jadwal atau skala kampanye. Sesuai kontrak, program Lapam dijadwalkan berjalan hingga akhir Desember 2025.
(Redaksi)