POPNEWS.ID – Persoalan anggaran menjadi perhatian DPRD Samarinda dalam pelaksanaan pemeriksaan tes urine untuk mencegah penyalahgunaan narkotika.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai keterbatasan biaya, termasuk pengadaan cartridge untuk pemeriksaan tujuh parameter, perlu segera dicarikan solusi agar tes urine dapat berjalan secara rutin.
Sri Puji mengatakan kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu alasan pemeriksaan belum terlaksana secara konsisten di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Padahal, setiap OPD memiliki peluang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawainya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Menurut Sri Puji, pemerintah daerah dan DPRD perlu membahas skema pembiayaan yang dapat menjamin keberlanjutan pemeriksaan.
Ia menilai ketersediaan anggaran menjadi faktor penting agar program tidak hanya berjalan sesekali.
Pembahasan juga mencakup kemungkinan memperluas tes urine ke lingkungan pendidikan.
Jika kebijakan tersebut diterapkan, pemerintah harus menyiapkan anggaran agar biaya pemeriksaan tidak membebani siswa maupun orang tua.
“Pelaksanaan tes urine membutuhkan dukungan anggaran yang jelas. Kalau ingin dilakukan secara luas, termasuk kepada pelajar, pemerintah harus memastikan biaya pemeriksaannya tersedia,” ujar Sri Puji, Rabu (26/8/2026).
Sri Puji menyebut APBD Samarinda dapat menjadi salah satu opsi untuk mendukung pembiayaan pemeriksaan tersebut.
Namun, ia belum menentukan pos anggaran yang akan digunakan.
Ia mengatakan pembahasan masih akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan fraksi-fraksi di DPRD Samarinda.
Pemerintah juga perlu menentukan perangkat daerah yang nantinya bertanggung jawab terhadap program tersebut.
“Pos anggarannya masih kami bahas. Bisa saja melalui Dinas Pendidikan jika pemeriksaan menyasar pelajar, tetapi keputusan akhirnya belum ada,” pungkasnya.
Sri Puji berharap pemerintah dapat segera menemukan skema pembiayaan yang tepat sehingga pemeriksaan tes urine dapat terlaksana secara lebih konsisten, baik di lingkungan OPD maupun sekolah. (Adv)
