Terlebih di kawasan tersebut diakuinya sangat rawan tindak kriminalitas seperti pembegalan.

“Sudah kita usulkan waktu rapat dengan Dishub, kita minta supaya itu diperhatikan apalagi itu kan jalan protokol  (utama) menuju Palaran,” ungkapnya. 

Namun ia mengakui dalam pemenuhan LPJU di Kota Samarinda saat ini bergantung dengan kekuatan APBD yang masih terbatas. 

Sehingga, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta Dishub Kota Samarinda perlu membuat skala prioritas dalam pembangunan LPJU. 

“Menurut saya Samarinda Seberang ke Palaran itu prioritas banget, karena tempatnya sepi, gelap. Kalau daerah lain walau gelap tapi masih rame. Nah kalau lewat Mangkupalas ke Teluk Bajau sampai Palaran sudah jarang rumah itu,” katanya.

Samri mengatakan bahwa Komisi III juga mendorong agar OPD pengampu dalam hal ini Dishub Kota Samarinda bisa kreatif mencari anggaran di luar APBD. 

Salah satunya bisa mencari peluang dari Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi maupun kucuran dari pusat. 

“Kalau kita hanya andalkan APBD jelas tidak bakal cukup. Sehingga perlu ada dukungan dari porsi keuangan lainnya, agar sehingga APBD kita tidak terbebani,” tutup Samri. (advertorial)