Persoalan parkir yang kerap kali menjadi sumber keresahan di Kota Tepian, kembali menjadi sorotan serius Wali Kota Samarinda, Andi Harun.Ia menegaskan...
POPNEWS.ID, SAMARINDA - Persoalan parkir yang kerap kali menjadi sumber keresahan di Kota Tepian, kembali menjadi sorotan serius Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Ia menegaskan bahwa pembenahan tata kelola parkir bukan hanya soal meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi, melainkan bagian dari upaya membangun wajah kota yang lebih beradab, tertib, dan adil.
Hal tersebut disampaikan Andi Harun saat menghadiri presentasi sistem E-Parking oleh Bank Mandiri, Rabu (16/4/2025), di Ruang Rapat Wali Kota.
Menurutnya, Pemkot Samarinda saat ini tengah menyusun roadmap pembenahan sistem parkir dengan pendekatan bertahap dan berbasis kesadaran masyarakat.
“Mengurai persoalan parkir itu bukan hanya soal mencari duit retribusi masuk kas daerah, tapi ini menyangkut wajah kota kita, menyangkut bagaimana masyarakat belajar taat aturan,” tegas Andi Harun.
Dalam paparannya, Andi Harun menyampaikan bahwa parkir liar dan sistem manual selama ini telah menimbulkan keresahan sosial, kebocoran PAD, hingga membentuk pemahaman keliru di masyarakat seolah-olah menjadi juru parkir liar adalah pekerjaan legal.
“Kita ingin menghapus pola pikir bahwa mengambil uang dari masyarakat secara ilegal itu hal biasa. Itu bukan ciri peradaban kota yang baik,” tegasnya.
“Kalau tidak kita mulai sekarang anak-anak sekolah kita nanti akan melihat ini sebagai hal normal itu lebih berbahaya daripada sekadar uang bocor,” sambungnya.
Pemkot bersama mitra perbankan seperti Bank Mandiri kini merancang sistem parkir cashless berbasis kartu berlangganan masyarakat akan diwajibkan memiliki kartu tersebut untuk parkir resmi di area tertentu bentuk langganan ini dirancang fleksibel dengan skema top-up, agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau masyarakat belum bisa isi Rp1 juta langsung untuk setahun, ya bisa top up Rp50 ribu dulu. Kami tidak ingin sistem ini eksklusif. Semua harus bisa ikut,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Bank Mandiri telah menyanggupi untuk mengembangkan teknologi sistem kartu yang bisa memantau saldo dan penggunaan secara real time oleh petugas parkir di lapangan.
“Ini sekaligus mengurangi potensi kebocoran dan pungli,”tuturnya.
Ia menjelaskan idealnya sistem ini seharusnya full cashless dengan e-money atau QRIS.
Namun kondisi literasi digital keuangan warga Samarinda yang belum merata menjadi tantangan tersendiri.
“QRIS dan e-money itu bagus tapi kalau masyarakat masih lebih nyaman kasih uang dua ribu dan langsung jalan, kita harus cari solusi transisi. Kartu berlangganan ini adalah jembatannya,” katanya.
Ia mengatakan seluruh ASN Pemkot Samarinda termasuk dirinya, akan menjadi pengguna pertama kartu tersebut.
“Saya akan kasih contoh. Sekitar 12 ribu sampai 15 ribu pegawai Pemkot akan kita wajibkan pakai. Biar masyarakat ikut. Edukasi paling ampuh itu teladan,” ujarnya.
Kebijakan ini pun akan didukung oleh langkah tegas, pemkot akan berkoordinasi dengan aparat hukum dan Polres untuk menindak tegas praktik parkir liar dan oknum yang mengancam warga.
“Kalau ada yang memaksa atau mengancam, warga harus berani ambil foto, laporkan. Kita akan tindak jangan takut ini demi ketertiban kota,” tegasnya.
Ia menjelaskan kebijakan ini berpotensi menuai kontroversi dan tidak ada perubahan besar yang berjalan mulus tanpa penolakan.
“Kita bukan sedang cari popularitas. Tapi kalau kota ini ingin maju, ya harus berani ambil sikap kita sedang membangun fondasi peradaban kota yang baru dan parkir adalah salah satu wajahnya,” tutupnya. (adv)
