Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Kota Samarinda semakin memperketat pengawasan dan koordinasi untuk menjaga ketersediaan dan distrib...
POPNEWS.ID - Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Kota Samarinda semakin memperketat pengawasan dan koordinasi untuk menjaga ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) agar tetap stabil. Wali Kota Samarinda Andi Harun memimpin pertemuan dengan pihak Pertamina dan patraniaga pada Jumat (23/5/2025), di Balai Kota Samarinda.
Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi kelangkaan BBM yang sempat terjadi di Balikpapan dan wilayah lain. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Andi Harun mengingatkan bahwa kelancaran pasokan BBM merupakan kunci untuk kelancaran aktivitas masyarakat selama masa libur panjang.
“Lebih baik kita mengambil langkah pencegahan daripada bersikap reaktif. Bila sudah terjadi kelangkaan, maka semua pihak akan kerepotan masyarakat tentu akan mengalami kesulitan, pemerintah juga ikut terdampak, begitu pula pihak Pertamina,” kata Andi Harun dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai namun penuh urgensi.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda bersama Pertamina juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM dari 30 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di kota tersebut. Pemeriksaan ini mencakup volume pasokan, kapasitas penyimpanan, dan kecepatan rotasi pengisian ulang.
Andi Harun mengungkapkan bahwa secara umum, stok BBM di Samarinda berada dalam kondisi yang cukup aman. Namun, ditemukan adanya beberapa SPBU yang mengalami keterlambatan distribusi bukan karena kekurangan stok di depo, melainkan karena persoalan internal.
“Kalaupun ada satu atau dua SPBU yang mengalami kendala, itu bukan disebabkan oleh Pertamina. Saat ini kami sedang menelusuri datanya. Ada beberapa SPBU yang terkendala modal atau keterbatasan bon,” jelasnya.
Sistem pembayaran di Pertamina yang mewajibkan transaksi di muka sebelum pengiriman dilakukan disebut menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa pengelola SPBU swasta yang kesulitan likuiditas.
Sebagai solusi jangka pendek, Wali Kota telah menginstruksikan Kepala Bagian Ekonomi dan Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) untuk segera memetakan SPBU mana saja yang sedang mengalami gangguan. Langkah ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan menjembatani komunikasi antara SPBU dengan pihak distribusi BBM.
“Kita tidak ingin terjadi saling menyalahkan. Lebih baik kita memahami akar permasalahan sejak awal,” tegas Andi Harun.
Ia juga menegaskan bahwa sejauh ini, distribusi BBM di Samarinda tidak terdampak signifikan oleh pengalihan pasokan ke Balikpapan yang sempat dilakukan Pertamina menyusul krisis stok di sana. Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak, mengingat posisi strategis Samarinda sebagai penopang logistik ke wilayah lain seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.
“Samarinda bukan hanya harus menjaga stok untuk dirinya sendiri, tetapi juga berperan dalam rantai pasok ke daerah-daerah sekitar. Maka Pertamina juga berkewajiban menjaga stabilitas pasokan ke wilayah ini,” ujarnya.
Wali Kota juga menyampaikan bahwa sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan Pertamina menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi, khususnya menjelang momen-momen kritis seperti hari raya dan libur panjang.
“Saya tadi juga menanyakan kepada Pertamina terkait jaminan keamanan stok, dan mereka menyampaikan bahwa ketersediaan sejauh ini dalam kondisi aman,” kata Andi Harun.
Masalah lain yang tak luput dari pembahasan adalah praktik pengetapan BBM yang masih terjadi di beberapa SPBU. Andi Harun mengungkapkan bahwa meskipun sistem barcode telah diterapkan, penyalahgunaan oleh oknum tertentu masih berlangsung.
"Secara prinsip, sistem ini sudah baik. Namun, di lapangan terdapat fenomena di mana oknum melakukan pengisian berulang. Misalnya, setelah satu kendaraan mengisi menggunakan barcode, kendaraan yang sama kemudian kembali antre di belakang. Ini patut diduga sebagai bentuk rekayasa, misalnya dengan memodifikasi tangki kendaraan," terang Andi Harun.
Ia menjelaskan bahwa setiap barcode memiliki kuota maksimal 40 liter, yang boleh diisi sekaligus atau bertahap, tetapi tidak boleh melebihi batas tersebut. Pemerintah Kota dan Pertamina telah memantau beberapa kendaraan serta SPBU yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut.
Menariknya, hanya dua dari 30 SPBU di Samarinda yang telah menggunakan sistem identifikasi berbasis kamera dan barcode, yaitu SPBU milik anak perusahaan Pertamina seperti SPBU Kusuma Bangsa.
"Di SPBU tersebut, setiap kendaraan terekam melalui kamera, termasuk pelat nomor dan warna kendaraan, sehingga sulit dilakukan pengisian berulang. Sementara 28 SPBU lainnya belum memiliki sistem ini," ungkapnya.
Sebagai solusi, pemerintah mempertimbangkan tiga opsi kebijakan. Diantaranya Pertamina diharapkan dapat berinvestasi untuk menyediakan alat serupa di semua SPBU dan mewajibkan SPBU melengkapi sistem pengawasan tersebut. Selain itu, jika alat pengawasan tergolong terjangkau, Pemkot siap membantu pengadaan.
"Dengan demikian, seluruh SPBU di Samarinda dapat menerapkan sistem yang sama demi mencegah praktik pengetapan," ujarnya.
Di penghujung pertemuan, orang nomor satu di Samarinda ini juga mengemukakan ide inovatif, yakni mengusulkan pengelolaan SPBU khusus bagi kendaraan dinas milik pemerintah. Menurutnya, hal ini akan menjadi solusi efektif untuk mengurangi antrean di SPBU umum dan mempercepat distribusi BBM.
"Jika Pertamina mengizinkan, pemerintah dapat mengelola SPBU khusus untuk melayani kendaraan dinas. Dengan begitu, pegawai negeri sipil (PNS), PPPK, maupun honorer, serta kendaraan operasional pemerintah seperti truk sampah DLH, tidak perlu mengantre di SPBU umum. SPBU tersebut dapat dikelola oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) kita,” ujarnya.
Ia berharap berbagai inisiatif dan evaluasi tersebut bisa menjadi langkah konkret dalam membenahi tata kelola distribusi BBM di Samarinda agar lebih efektif dan tahan krisis.
"Tidak hanya dalam rangka mengantisipasi potensi kelangkaan sebagaimana yang terjadi di daerah lain, tetapi juga untuk memperbaiki sistem distribusi BBM secara keseluruhan, baik dari sisi Pertamina, pemerintah, maupun pengelola SPBU swasta agar lebih baik ke depannya," pungkas Andi Harun.
(Redaksi)
