IMG-LOGO
Home Regional Bukti Nyata Pendidikan Inklusif untuk Semua, Samarinda Siap Hadirkan Sekolah Rakyat
regional | umum

Bukti Nyata Pendidikan Inklusif untuk Semua, Samarinda Siap Hadirkan Sekolah Rakyat

oleh Alamin - 23 April 2025 22:14 WITA

Bukti Nyata Pendidikan Inklusif untuk Semua, Samarinda Siap Hadirkan Sekolah Rakyat

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan akses pendidikan yang merata.Wali Kota Samarinda, Andi Harun m...

IMG
Wali Kota Samarinda, Andi Harun/ist

POPNEWS.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan akses pendidikan yang merata.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menjelaskan bahwa lewat rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kecamatan Palaran.

Sekolah Rakyat ini tidak hanya menjadi simbol komitmen terhadap pendidikan tapi juga solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapat hak belajar yang layak.

“Kami tidak hanya menyiapkan lahan, tapi juga sudah menyiapkan siswanya. Ini bukan janji tapi langkah konkret," ucapnya.

Ia mengatakan keseriusan ini dibuktikan lewat kerja sama Pemkot dengan SMA Melati untuk menampung 100 siswa calon angkatan pertama Sekolah Rakyat.

Meski bangunan fisik sekolah belum berdiri proses belajar tetap berjalan, dibiayai penuh oleh Pemkot. Sementara pembangunan sekolah nantinya akan dibiayai oleh kementerian terkait.

“Data siswa sudah terverifikasi melalui Dinas Sosial dan Disdikbud bahkan sudah masuk dalam sistem pusat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak main-main, semua berbasis data dan fakta,” jelasnya.

Samarinda menjadi salah satu dari 53 daerah yang mengikuti proses verifikasi dan validasi untuk pendirian Sekolah Rakyat dan hasilnya, kota ini dinyatakan sebagai salah satu daerah paling siap.

“Saya tidak tahu apakah kita yang paling siap, tapi kita termasuk yang diakui paling siap. Itu sudah cukup membanggakan,” ungkapnya.

Proses verifikasi yang dilakukan pusat, berlangsung sejak 21 April hingga 25 April. Tidak hanya memeriksa data administratif, tim pusat juga dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk mengecek kesiapan lokasi dan segala syarat teknis lainnya.

“Jangan salah ini bukan hanya soal data siswa atau status lahan. Semua divalidasi lintas kementerian Kemensos, PUPR, hingga Disdikbud. Jadi hasilnya betul-betul objektif,” pungkasnya. (*)

Berita terkait