Soroti Pemadaman Listrik Berulang, DPRD Samarinda Nilai Kompensasi PLN Tak Cukup Ganti Kerugian Pelanggan

Gangguan pasokan listrik yang terjadi berulang kali membuat warga kesulitan menjalankan kegiatan sehari-hari dan menghambat aktivitas ekonomi.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah menilai kompensasi yang direncanakan PT PLN (Persero) belum tentu sebanding dengan kerugian nyata yang dialami masyarakat akibat pemadaman tersebut.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan pasokan listrik yang stabil agar dapat menjalankan berbagai aktivitas tanpa hambatan.

Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pelaku UMKM yang sangat bergantung pada listrik untuk menjalankan usahanya.

“Masyarakat itu menginginkan dengan adanya listrik semua aktivitas bisa berjalan, apalagi yang punya UMKM,” ujar Helmi.

Ia menilai pemadaman listrik tidak sekadar mengurangi kenyamanan warga, tetapi juga berpotensi menghambat produktivitas dan kegiatan usaha masyarakat.

Pelaku UMKM harus menghadapi gangguan operasional ketika listrik padam, sementara masyarakat lainnya juga tidak bisa menjalankan aktivitas secara normal.

Helmi meminta PLN memprioritaskan perbaikan gangguan pasokan listrik daripada hanya membahas pemberian kompensasi.

Ia berharap perusahaan segera menemukan solusi agar pemadaman bergilir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.

Sebelumnya, DPRD Samarinda telah memanggil manajemen PLN untuk meminta penjelasan mengenai gangguan pasokan listrik tersebut.

Dalam pertemuan itu, PLN menyebut kendala pasokan berkaitan dengan regulasi distribusi bahan bakar batu bara.

Politisi Gerindra ini meminta agar persoalan rantai pasok dan birokrasi distribusi batu bara segera terselesaikan.

Ia juga meminta PLN menjadikan gangguan berulang ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh agar masyarakat tidak kembali mengalami dampak serupa.

“Kita sebenarnya berharap PLN mengantisipasi dengan adanya kejadian-kejadian ini menjadi pengalaman untuk tidak terulang lagi,” pungkasnya. (Adv)