Pembayaran Insentif Guru Tersendat, DPRD Samarinda Minta Anggaran Tak Dialihkan

Hingga memasuki triwulan keempat tahun anggaran 2026, pembayaran insentif untuk tenaga pendidik pada triwulan ketiga ternyata belum sepenuhnya terealisasi.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi mengungkapkan bahwa pembayaran insentif guru pada triwulan ketiga baru terealisasi selama satu bulan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena para guru masih menunggu kepastian pembayaran hak mereka.

Ia menilai, pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi persoalan tersebut sejak awal karena jumlah penerima insentif dan kebutuhan anggarannya sudah didata sebelum tahun anggaran berjalan.

Dengan demikian, keterlambatan pembayaran semestinya tidak terjadi apabila perencanaan dan pengelolaan anggaran dilakukan secara tepat.

“Jumlah guru penerima dari awal tahun kita sudah masuk pendataan sebelum masuk tahun anggaran. Artinya kita sudah tahu berapa yang harus kita keluarkan, termasuk insentif,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).

Politisi PKS ini berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

Ia meminta pembayaran insentif guru yang masih tertunda dapat segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga pendidik.

Selain itu, ia mengingatkan agar anggaran yang telah dialokasikan untuk insentif guru tidak dialihkan atau digeser untuk membiayai kebutuhan sektor lainnya.

Menurutnya, kesejahteraan guru harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

Apalagi, insentif tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap tenaga pendidik yang memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Insentif guru harapannya menjadi salah satu di antara yang diprioritaskan Pemkot Samarinda,” pungkasnya.

Ia berharap persoalan keterlambatan pembayaran ini menjadi evaluasi pemerintah agar penyaluran insentif pada tahun mendatang dapat berjalan lebih tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. (Adv)