Di Tengah Keterbatasan Anggaran, DPRD Samarinda Tetap Dorong Perluasan Pelatihan Kerja

” Harus (Pencari kerja) dibekali keterampilan teknis dan kemampuan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, tidak cukup kalau hanya mengandalkan informasi lowongan,” ujar Harminsyah, Senin (9/11/2026).

Politisi Gelora ini menjelaskan, pada tahun anggaran 2026, pihaknya telah merealisasikan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 80 calon tenaga kerja melalui jalur pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.

Adapun bidang pelatihan yang diberikan meliputi pemasaran digital atau digital marketing, content creator, pangkas rambut (barbershop), serta pemasaran media sosial.

Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan lembaga sertifikasi yang mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Meski pelaksanaan program berjalan lancar, Harminsyah mengakui keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan dalam memperluas jumlah peserta dan cakupan pelatihan.

“Jumlahnya masih terbatas karena anggaran, padahal program ini sangat penting untuk menjadi modal bagi calon tenaga kerja,” tegasnya.

Karena itu, ia berharap program serupa kembali dialokasikan dalam anggaran 2027 dengan jumlah peserta yang disesuaikan kemampuan fiskal daerah.

Harminsyah juga menekankan pentingnya evaluasi setelah pelatihan.

Pemkot diminta melakukan penelusuran terhadap alumni untuk mengetahui tingkat penyerapan tenaga kerja maupun keberhasilan peserta dalam membuka usaha mandiri.

Menurutnya, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat.

Dampak nyata terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat harus menjadi indikator utama.

Dengan evaluasi yang terukur dan pelaksanaan berkelanjutan, program tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal Samarinda. (Adv)