10 Jabatan Strategis Pemkot Samarinda Masih Kosong, DPRD Samarinda Pertanyakan Banyaknya Plt

Sepuluh jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris DPRD, Asisten I dan Asisten III Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bidang SDM, Inspektur Inspektorat Daerah, Kepala Bapperida, Kepala Disperkim, Kepala Disdikbud, serta Kepala Dinas PUPR.

Samri Shaputra menjelaskan, Pemkot Samarinda memilih tidak terburu-buru menetapkan pejabat definitif karena ingin memanfaatkan masa penugasan Plt untuk mengevaluasi kemampuan dan kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Namun, ia menilai kebijakan tersebut juga berpotensi berkaitan dengan efisiensi anggaran, terutama pada komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Menurutnya, pejabat yang merangkap sebagai Plt hanya menerima tambahan TPP sebesar 20 persen dari nilai TPP jabatan yang diembannya, selain tetap memperoleh TPP dari jabatan definitif.

“Berarti pemerintah berpotensi menghemat hingga 80 persen dari komponen TPP jabatan yang kosong,” ujar Samri.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan penghematan anggaran tersebut merupakan penilaian pribadinya dan bukan informasi resmi dari Pemkot Samarinda.

Samri juga mengaku mendengar kemungkinan pengisian jabatan definitif berlangsung serentak pada Desember 2026.

Namun, pemerintah daerah belum memberikan kepastian mengenai jadwal tersebut.

Ia mengapresiasi proses penempatan pejabat pada masa kepemimpinan Wali Kota Andi Harun yang dinilainya lebih terukur karena mempertimbangkan kemampuan dan kinerja, bukan sekadar senioritas.

Di sisi lain, Samri mengingatkan bahwa penempatan Plt tidak hanya terjadi pada jabatan eselon II.

Sejumlah lurah juga masih berstatus Plt, bahkan terdapat camat yang menangani dua kecamatan sekaligus.

“Kita sering memberikan masukan kenapa di pemerintah kota saat ini terlalu banyak Plt. Bahkan pemerintahan terendah pun ada Plt,” pungkasnya. (Adv)