Krisis Listrik dan Air Mengancam UMKM, DPRD Samarinda Dorong Langkah Konkret Pemerintah

POPNEWS.ID – DPRD Samarinda mendorong pemerintah daerah bersama pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi tekanan ekonomi yang kini dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Persoalan kenaikan harga bahan pokok, kelangkaan barang, hingga terganggunya pasokan listrik dan air bersih dinilai mengancam keberlangsungan usaha masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Samarinda Celni Pita Sari mengatakan persoalan yang dihadapi UMKM saat ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal dan mahalnya bahan baku, tetapi juga terganggunya fasilitas pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan usaha.

Menurutnya, pemadaman listrik bergilir oleh PLN serta distribusi air bersih yang belum lancar membuat sejumlah pelaku usaha terpaksa mengurangi jam operasional.

Situasi tersebut semakin berat karena biaya produksi meningkat, sementara daya beli masyarakat mengalami tekanan.

Celni menegaskan, DPRD Samarinda akan terus mengawal kebijakan pemerintah terkait stabilitas harga kebutuhan pokok dan pemulihan pelayanan publik agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.

“Jadi memang harus ada dukungan dari pusat sehingga kita juga bisa menyelesaikannya dengan baik,” ujarnya.

Ia menilai, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan ketersediaan energi listrik, kelancaran distribusi air bersih, serta pasokan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

Celni juga mengingatkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian Samarinda.

Selain menyerap tenaga kerja lokal, sektor tersebut turut menjaga perputaran ekonomi masyarakat hingga tingkat bawah.

“Yang jadi masalah sekarang kan barang mahal, barangnya tidak ada, PLN suka mati, kemudian air juga tidak ada,” pungkasnya.

Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut.

Ia menegaskan, pemerintah perlu mempercepat koordinasi lintas sektor agar kebutuhan dasar masyarakat dan pelaku usaha terpenuhi.

DPRD Samarinda, lanjutnya, berkomitmen mengawal berbagai langkah pemulihan sehingga pelaku UMKM dapat kembali menjalankan kegiatan usaha secara optimal.

Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha, melindungi tenaga kerja lokal, sekaligus memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat Samarinda. (Adv)