POPNEWS.ID - Calon Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menekankan pentingnya edukasi politik sebagai langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.
Pesan tersebut ia sampaikan dalam acara diskusi "Ngobrol Pilkada Kalimantan Timur" seri kedua yang berlangsung di Teras Samarinda, Jumat (4/10/2024) sore.
Acara ini diinisiasi oleh Pokja 30 bersama WALHI serta didukung oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah (NGO) lainnya, dengan mengangkat tema “Netralitas dalam Pilkada Kalimantan Timur”.
Diskusi tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, aktivis, dan masyarakat guna membahas tantangan-tantangan yang dihadapi Pilkada di Kalimantan Timur serta peran partisipasi publik dalam menciptakan pemilu yang berintegritas.
Andi Harun menyampaikan, selain netralitas, peningkatan pemahaman politik masyarakat merupakan hal yang krusial dalam mencegah terjadinya manipulasi informasi, penyebaran hoaks, maupun penggunaan politik identitas yang dapat memicu konflik.
“Edukasi politik harus diperkuat agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik dan tidak mudah dipengaruhi isu-isu negatif seperti hoaks atau kampanye hitam yang kerap muncul di masa Pilkada,” tegas Andi Harun.
Ia juga menyoroti pentingnya menciptakan ruang dialog yang terbuka antara masyarakat dan para calon pemimpin. Menurutnya, kegiatan semacam ini perlu lebih banyak diadakan menjelang Pilkada, sehingga masyarakat dapat memilih berdasarkan rekam jejak dan program yang ditawarkan, bukan hanya dari citra atau popularitas semata. “Edukasi politik adalah pondasi bagi partisipasi publik yang sehat dan aktif,” ujar Andi Harun.
Diskusi tersebut juga menggarisbawahi tantangan-tantangan yang kerap muncul dalam pelaksanaan Pilkada, seperti rendahnya pemahaman pemilih mengenai pentingnya netralitas, serta risiko penyalahgunaan wewenang oleh aktor-aktor politik. Andi Harun menyatakan, transparansi dan pengawasan bersama adalah kunci untuk menjaga kualitas Pilkada.
