Rencana pengajuan uji materi UU IKN ke MK ini juga menjadi koridor yang tepat agar isu soal IKN ditempatkan pada konteksnya.

“Pro kontra UU IKN yang rencanakan akan diuji materi ke MK akan menjadi panggung yang paling tepat dan konstitusional dan medium pembelajaran yang bagi publik dalam menyikapi pemindahan IKN. Gugatan ke MK juga cara paling terhormat karena menempatkan isu pemindahan IKN sesuai konteks sehingga tidak menjadi isu atau bola liar yang malah akan menjadi kontraproduktif bagi bangsa dan negara,” kata Fahira Idris.

DPR RI sebelumnya resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU.

Pengesahan UU IKN berlangsung dalam rapat Paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan III tahun sidang 2021-2022, Selasa (18/1/2022) pekan lalu.

Namun, pengesahan ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Terbaru adalah munculnya rencana gugatan UU IKN ke MK.

Satu pihak yang menyatakan siap menggugat UU IKN ke MK adalah tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin. (Redaksi)