POPNEWS.ID - Rencana Pemkot Samarinda menghilangkan aktivitas pedagang kaki lima ( PKL) di Tepian Mahakam pada 3 Oktober 2022 terus menuai beragam komentar dari para wakil rakyat di DPRD Samarinda.

Meski para pedagang dinilai telah melakukan kesalahan berupa wanprestasi dari kesempatan lalu, namun pemerintah diharap tak bisa seketika itu juga menutup matanya akan nasib para pedagang ke depan.

“Kita harus dudukkan dulu persoalannya (sebelum dibongkar) biar adil.

Tapi saat terjadi wanprestasi, kita juga harus melihat secara jernih dari perjanjian yang ada antara pemerintah dengan teman PKL (pedagang kaki lima), dan harus ada konsekuensi dari wanprestasi yang harus ditanggung (jika memang terjadi),” beber Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani, Kamis (29/9/2022).

Kendati Angkasa Jaya Djoerani menduga telah terjadi wanprestasi kesepakatan, namun ia tetap berharap kepada pemerintah agar juga memikirkan nasib para PKL kedepannya.

“Walaupun ada wanprestasi tapi kan ada pembinaan yang bisa dilakukan, dan pemerintah bisa melakukan relokasi.

dipindah kemana gitu, agar (PKL Tepian Mahakam) bisa hidup kembali dengan cara yang baik,” harapnya.

Selain masalah wanprestasi yang tak bisa ditampik, Angkasa pula tak mengelak jika kawasan Tepian Mahakam adalah ruang terbuka hijau (RTH) yang juga sejatinya tak boleh ada aktivitas apapun.

“Kalau sudah tidak bisa lagi (dibina) dan terhalang aturan RTH, pemerintah tetap harus memikirkan mau dikemanakan mereka (PKL) ini, intinya tetap harus ada komunikasi sehingga (mata pencaharian PKL) tidak terputus,” pungkasnya. (advertorial)