Namun, seharusnya lembaga survei bertugas untuk memotret realitas melalui sampel atau responden.

"Bukan menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan membangun opini satu putaran," kata dia.

Dirinya bahkan mencontohkan ketika lembaga survei terjun menurunkan kuesioner terhadap satu sampel yang sudah ditentukan dalam satu desa, RT, RW, mereka harus meminta izin ke kapolsek. 

Kemudian dari kapolsek ke Bhabinkatibmas, semua proses itu waktunya sepuluh hari sampai keluar izin.

"Sepuluh hari sudah diketahui titik mana sampel atau responden yang akan dituruni kuesioner yang ada. 

Ada kecenderungan sepuluh hari inilah sampel yang akan diambil sudah digarap," jelasnya

"Ini yang kami temukan, dan di situ secara metodologis memang mungkin bisa dipertanggugjawabkan. 

Tetapi kenapa sekarang untuk turun satu survei harus mengalami izin yang sedemikian menjadi tidak akademis. 

Ini yang perlu dicermati dan hasilnya ada kecenderungan orang-orang pikiran satu putaran akan dipaksakan oleh lembaga survei untuk bangun opini. 

Dan kami tidak ingin target itu akan diselesaikan dengan ketidaknetralitasan aparat," tegasnya.

Sehingga menurutnya tidak masuk akal bila melihat opini publik menginginkan pemilu satu putaran.

"Itu yang menurut kami ada kecenderungan desain ini sering kami komunikasikan. Ada kecenderungan kami ( dan Amin) sepakat dua putaran," kata dia. 

Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa diperlukannya satu komite independen untuk memantau kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga. 

"Jadi diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat terkait dengan kualitas demokrasi," kata Hasto. (*)