POPNEWS.ID - Beredar isu kubu capres 01 dan 03 bersatu untuk mencegah Pilpres 2024 berlangsung satu putaran.
Hal ini mendapat respon dari kubu 02 Prabowo-Gibran.
Komandan Tim TKN Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan, menegaskan bahwa pihaknya bukan hanya mengedepankan joget atau istilah 'gemoy' dibanding dengan tindakan yang nyata.
Pihaknya menepis hal itu dengan peluncuran karya buku berjudul Politik Gemoy: 'Keberpihakan Pemuda pada Prabowo-Gibran'.
Arief mengatakan pihak Prabowo-Gibran kerap ditujukan dengan informasi bohong.
Di sini ia kemudikan menyinggung bahwa ada pihak yang ingin berkoalisi untuk melawan narasi satu putaran.
"Ya yang pertama tadi saya sampaikan, kita pengin nge-prank orang-orang yang selama ini bilang Pak Prabowo, Mas Gibran, atau TKN-nya cuma bisa joget, kita kasih mereka jawaban bahwa itu nggak benar," ujar Arief usai peluncuran buku Politik Gemoy, Area 47, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).
"Kan selama ini memang kita ini selalu jadi korban hoax ya, korban, bahkan katanya ada yang pengin koalisi buat apa namanya, buat berhadapan sama isu satu putaran," sambungnya.
Ia menyebut isu satu putaran ini bukan isapan jempol biasa.
Ia mengatakan elektabilitas Prabowo dan Gibran sudah terlihat dari beberapa data lembaga survei.
"Kan isu satu putaran kan faktanya udah kelihatan, jadi kita tetap setia apa yang disampaikan Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwa kalau ada org yang apa namanya caci maki, hoax, kita senyumin aja, kita jogetin aja dan kita kasih karya," katanya.
Adapun buku Politik Gemoy berisi pembahasan soal rekam jejak Prabowo dan Gibran selama menjadi pemimpin.
Pun di dalamnya tertuang mengenai kaum gen Z yang pertama kali menciptakan gemoy secara organik di media sosial.
"Alhamdulilah hari ini kita luncurin buku Politik Gemoy, keberpihakan pemuda pada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita tulis apa-apa saja, landasan teorinya, disampaikan di situ.
Kemudian bahkan di lampirannya kita tunjukkin apa yg kita kerjain anak-anak muda di kubu Prabowo dan Mas Gibran ini lakukan sehingga apa yang selama ini dituduhkan kepada kita bahwa kita cuma bisa joget, dan lain-lain itu pertama kita bantah dengan karya, kita prank orang-orang yang selama ini begitu," ucapnya.
Ia mengatakan kehadiran Gibran di kontestasi politik mewakili anak muda Indonesia.
Pihaknya masih meyakini jika pasangan calon nomor urut 2 menang satu putaran.
"Bagi kami mendesak bahwa representasi anak muda di Pak Prabowo, Mas Gibran ini, dengan kehadiran mas Gibran itu kita pengen ini akan menjadi game changer ya," tutur Arief.
"Kita ingin agar suara pemilih muda yang hari ini masih banyak swing, itu akan tumpah ruah ke Pak Prabowo-Mas Gibran karena target kita itu pengin satu putaran.
Jadi target satu putaran ini yang terus membuat kita kreatif dalam karya maupun dalam kerja lapangan," pungkasnya.
PDIP Curiga Ada Penggiringan Opini
DPP PDI Perjuangan menyebut adanya upaya penggiringan terhadap lembaga survei untuk menarasikan potensi terjadi Pilpres 2024 hanya satu putaran.
Hal ini disampaikan oleh politikus senior PDIP Aria Bima.
Dia mengaku mendengar informasi dugaan pengkondisian tersebut dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).
Dia sendiri mengakui, sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sering berdiskusi mengenai Pilpres dengan rekan-rekan dari kubu Amin baik NasDem, PKB, dan PKS.
"Saya dengan teman-teman Komisi VI dari nomor urut 1, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran.
Jadi kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran, kata Aria Bima dalam konferensi pers awal tahun 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
"Kami cermati betul antarlembaga survei sendiri harusnya dipertemukan untuk menguji dan meneliti juga didalam mengambil respondennya seperti apa, kenapa misalnya untuk swing voters itu masih ada juga yang terlalu tinggi.
Kenapa justru paslon yang disuruh komentar, harusnya media mempertemukan antar lembaga survei, untuk menguji teknologi secara akademis," sambungnya.
Dia memandang ada pembentukan yang sangat jelas terkait opini satu putaran lewat lembaga survei.
Namun, seharusnya lembaga survei bertugas untuk memotret realitas melalui sampel atau responden.
"Bukan menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan membangun opini satu putaran," kata dia.
Dirinya bahkan mencontohkan ketika lembaga survei terjun menurunkan kuesioner terhadap satu sampel yang sudah ditentukan dalam satu desa, RT, RW, mereka harus meminta izin ke kapolsek.
Kemudian dari kapolsek ke Bhabinkatibmas, semua proses itu waktunya sepuluh hari sampai keluar izin.
"Sepuluh hari sudah diketahui titik mana sampel atau responden yang akan dituruni kuesioner yang ada.
Ada kecenderungan sepuluh hari inilah sampel yang akan diambil sudah digarap," jelasnya
"Ini yang kami temukan, dan di situ secara metodologis memang mungkin bisa dipertanggugjawabkan.
Tetapi kenapa sekarang untuk turun satu survei harus mengalami izin yang sedemikian menjadi tidak akademis.
Ini yang perlu dicermati dan hasilnya ada kecenderungan orang-orang pikiran satu putaran akan dipaksakan oleh lembaga survei untuk bangun opini.
Dan kami tidak ingin target itu akan diselesaikan dengan ketidaknetralitasan aparat," tegasnya.
Sehingga menurutnya tidak masuk akal bila melihat opini publik menginginkan pemilu satu putaran.
"Itu yang menurut kami ada kecenderungan desain ini sering kami komunikasikan. Ada kecenderungan kami ( dan Amin) sepakat dua putaran," kata dia.
Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa diperlukannya satu komite independen untuk memantau kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga.
"Jadi diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat terkait dengan kualitas demokrasi," kata Hasto. (*)
