JAKARTA — Langkah besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kini memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah resmi memulai tahap pengambilan keputusan tingkat I untuk Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Agenda ini menandai keseriusan legislatif dalam merampungkan payung hukum yang telah lama dinantikan publik untuk mengejar aset hasil kejahatan secara lebih efektif dan transparan.
Sebagaimana dilaporkan oleh tim redaksi vonis.id, langkah strategis tersebut diambil setelah Panitia Kerja (Panja) berhasil menyelesaikan seluruh proses perumusan dan sinkronisasi naskah. Kehadiran sejumlah petinggi Komisi III dan perwakilan kementerian terkait menegaskan komitmen lintas sektor dalam memperkuat regulasi ini.
Baca Juga: Faktor Jokowi Effect Lambungkan Elektabilitas Prabowo-Gibran, Dapat Suara Pilpres 2019
Sinkronisasi Draf RUU Perampasan Aset Selesai
Sebelum dibawa ke rapat kerja, Panja Komisi III DPR RI telah menyetujui laporan hasil kerja tim perumus dan tim sinkronisasi. Proses ini melibatkan berbagai ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan untuk memastikan tidak ada celah hukum dalam naskah final yang akan disahkan.
Fokus utama perbaikan terletak pada aspek redaksional, mulai dari ketepatan diksi, frasa, hingga konsistensi sistematika penomoran. Hal ini dilakukan agar implementasi undang-undang nantinya tidak menimbulkan multitafsir di lapangan, terutama dalam proses penyitaan aset yang diduga berasal dari tindak pidana berat.
Poin Penting dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Dalam rapat pembukaan, terdapat beberapa perubahan signifikan yang disepakati oleh Panja dan Pemerintah guna menyempurnakan naskah akademik dan draf regulasi tersebut. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam proses finalisasi:
- Perubahan judul menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
- Penyelesaian pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara menyeluruh oleh tim perumus dan tim sinkronisasi.
- Pelibatan ahli bahasa dan legal drafter untuk memastikan kualitas serta akurasi naskah perundang-undangan.
- Penyelarasan sistematika naskah agar tetap konsisten dengan regulasi hukum pidana nasional yang berlaku.
Dengan selesainya tahap sinkronisasi ini, RUU Perampasan Aset kini tinggal selangkah lagi menuju sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Harapannya, regulasi ini mampu memberikan efek jera maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi serta memulihkan kerugian negara secara optimal.
Inti Berita
- Langkah besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kini memasuki babak baru.
- Harapannya, regulasi ini mampu memberikan efek jera maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi serta memulihkan kerugian negara secara optimal.
Baca Juga:
Christ
Tim editorial Popnews yang menghadirkan kabar musik, film, selebritas, dan tren gaya hidup terkini.


