POPNEWS.ID – Empat jenderal Polri terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Setelah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap dua perwira tinggi, Polri kini menjadwalkan sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) pada pekan depan.
“Tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,” kata Trunoyudo.
Ia menjelaskan, Polri akan menjalankan proses persidangan berdasarkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Polri Mengacu pada Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026
Trunoyudo menyebut Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjadi salah satu dasar pengaturan mekanisme persidangan kode etik lanjutan terhadap Listyo Sigit.
Pasal tersebut mengatur susunan organisasi Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.
Ketua serta wakil ketua juga merangkap sebagai anggota majelis.
Selain mengatur susunan organisasi, Pasal 42 menetapkan ketentuan kepangkatan anggota KKEP.
Anggota majelis harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.
Terkait susunan majelis dan pejabat yang akan memimpin sidang Listyo Sigit, Trunoyudo belum memberikan penjelasan terperinci.
“Nanti akan kami sampaikan sesuai dengan mekanisme Perpol yang kami sampaikan tadi,” ujarnya.
Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Penyadapan
Sebelumnya, Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Polri telah menempatkan tiga tersangka di tempat khusus dan menahan mereka di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dua Perwira Tinggi Sudah Dipecat
Polri sebelumnya menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026.
Dalam kedua persidangan tersebut, majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan.
Kasus dugaan penyadapan tersebut dilaporkan berlangsung sejak 2025.
Presiden Prabowo juga telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Kini, perhatian publik tertuju pada sidang etik Listyo Sigit yang akan berlangsung pekan depan.
Putusan majelis KKEP nantinya akan menentukan konsekuensi etik terhadap mantan orang nomor satu di institusi Polri tersebut. (*)
Inti Berita
- POPNEWS.ID - Empat jenderal Polri terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Setelah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap dua perwira tinggi, Polri kini menjadwalkan sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) pada pekan depan.
- "Tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan," kata Trunoyudo.
Baca Juga:
Tim Redaksi
Tim editorial Popnews yang menghadirkan kabar musik, film, selebritas, dan tren gaya hidup terkini.


