POPNEWS.ID - Pemerintahan era Presiden Jokowi memasukkan anggaran program Makan Gratis Bergizi ke dalam APBN 2025.

Diketahui, Makan Gratis menjadi program andalan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.

Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu di mulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis atau MBG itu akan disusun secara detail oleh Tim Prabowo-Gibran.

Menurutnya, range defisit maupun rasio utangnya juga akan tetap terjamin sesuai batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya.

Sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," ucap Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan pemerintah telah mengalokasi anggaran makan bergizi gratis Rp 71 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

Menurut Airlangga, rencana alokasi anggaran ini telah diketahui oleh tim ekonomi Prabowo Subianto setelah pertemuan bersama antara pihak pemerintah dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan.

“Prinsipnya beliau telah memahami dan menyetujui hal yang krmarin dibahas dalam rapat.

Termasuk terkait hubungan program unggulan program bergizi gratis yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar Rp71 triliun," ujar Airlangga.

Pertemuan antara pihak pemerintah dan tim ekonomi presiden terpilih juga membahas kondisi perekonomian secara makro.

Kedua pihak pun sepakat dengan besaran makro yang sedang dalam pembahasan RAPBN 2025 di DPR.

Poinnya antara lain pemerintah menetapkan inflasi Indoneisa terjaga dalam rentang target di bawah 3 persen.

"Postur APBN 2024 dan defisit serta rasio utang terhadap PDB hasilnya masih sangat positif," kata Airlangga. (*)