Advertorial DPRD Kaltim

Antisipasi Efek Negatif Perpindahan IKN, DPRD Kaltim Lindungi Tanah Adat dari Penyerobotan

Selasa, 20 September 2022 - 14:51
Proyek pembangunan jembatan di Jalan Lingkar Sepaku Segmen 3 Penajam Paser Utara. (Foto: capture Youtube SP Channel)

POPNEWS.ID - Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur diharapkan tidak menggerus hak-hak warga lokal.

Satu diantaranya yakni hak agraria atau pertanahan adat.

Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, berupaya memberikan perlindungan terhadap hak tanah masyarakat adat di Kaltim.

Perlindungan terhadap tanah adat telah tertuang dalam Perda  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur.

"Kita yang notabene masyarakat adat jangan sampai justru seakan seperti menumpang di wilayah sendiri," kata Veridiana, Senin (19/9/2022).

Menurutnya, Tanah Ulayat merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Halaman 
Tag berita:

TERKINI

sports

POPREADS

POPTAGS

POPTOPICS