POPNEWS.ID - Pada periode pertamanya, Wali Kota Samarinda Andi Harun sukses menjalankan program pembangunan yang berbasis prorakyat.
 
Di periode keduanya, Andi Harun memiliki komitmen tinggi untuk melanjutkan sejumlah program tersebut.
 
Bahkan meski di tengah adanya Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran, namun dipastikan sejumlah program yang memberikan manfaat besar bagi warga itu tidak akan terganggu.
 
Ia menjelaskan, efisiensi dilakukan secara selektif, terutama pada sektor-sektor yang tidak banyak berdampak langsung bagi orang banyak.
 
Di antaranya seperti belanja Alat Tulis Kantor (ATK) serta pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas ke luar daerah maupun ke luar negeri.
 
Ia menggarisbawahi pesan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa para pemimpin daerah harus bekerja demi kesejahteraan masyarakat.
 
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita dipilih oleh rakyat dan diberi amanat untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan prinsip prorakyat,” ujarnya.
 
Sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan, Andi Harun menetapkan tiga program prioritas utama, yaitu pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur berkualitas, serta penguatan sektor ekonomi.
 
Ketiga program ini sudah disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.
 
Ia ingin memastikan agar anggaran yang ada dimanfaatkan seefisien mungkin.
 
Menurut dia, efisiensi anggaran menjadi tantangan utama dalam menjalankan program prioritas.
 
Oleh karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menerapkan kebijakan ini dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
 
Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi agar harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
 
Salah satu program unggulan yang akan terus dipertahankan adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), sebuah inisiatif dengan memberikan dana Rp100 juta per RT untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 
Sekitar 40 persen dari dana ini dialokasikan untuk melatih warga dalam hal keterampilan, seperti budi daya perikanan, peternakan berbasis RT, hidroponik, serta usaha kecil berupa pembuatan kue dan menjahit.
 
Di bidang infrastruktur, ia juga menerapkan konsep swakelola yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan.
 
Menurutnya, program ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pembangunan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 
“Masyarakat ternyata mampu melaksanakan pembangunan dengan hasil yang tidak kalah dengan proyek-proyek pemerintah sebelumnya,” pungkasnya. (*)