POPNEWS.ID - Program internet gratis menjadi jualan andalan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD bila terpilih di Pilpres 2024.
Namun, realistiskah program tersebut?
Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengungkapkan untuk menerapkan kebijakan internet gratis ke masyarakat tidak bisa diterapkan di seluruh Indonesia.
Begitu juga terkait jenis layanan yang dibebaskan biayanya oleh pemerintah.
Penggelaran jaringan telekomunikasi dan internet di Indonesia mayoritas dilakukan oleh perusahaan swasta.
Yang mana layanan internet tersebut dikenakan tarif kepada pelanggan.
"Karena dibangun swasta artinya ada biaya atau tarif yang dikenakan ke pengguna, agar biaya dalam bentuk capex dan opex itu bisa balik modal.
Bahkan karena komersial, harus ada keuntungan yang didapatkan," ujar Heru
Pendapatan dari penyelenggara internet dan telekomunikasi itu, termasuk kontribusi universal service obligation (USO) itu mencapai Rp 25 triliun.
Jika internet digratiskan, maka negara mesti bersiap kehilangan pendapatan negara tersebut.
Direktur Eksekutif ICT Institute ini tak menampik kalau kebijakan internet gratis bisa dilakukan.
Akan tetapi sinyal internet itu tersedia di beberapa tempat saja.
"Hanya saja modelnya adalah Pemda membangun sendiri jaringannya dan akses di ujungnya tetap nyantol ke penyelenggara internet secara berbayar.
