Selain itu, juga bisa untuk mendorong pemerintahan mendatang memiliki ruang untuk mendorong target penerimaan lebih tinggi sesuai kebutuhan belanjanya.

"Jadikan peluangnya lebih longgar kan fiscal roomnya, fiscal spacenya, lebih bagus kita berikan sebagaimana juga dulu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) memberikan ke Pak Jokowi, itu sesuatu yang wajar aja kok, normal, bukan sesuatu yang luar biasa," ucap Suharso.

Meski begitu, ia menekankan, pemangkasan defisit tersebut bukan berarti Bappenas mengusulkan supaya ada pemangkasan program-program pemerintah yang sudah ada.

Melainkan sebatas untuk mengefisienkan belanja yang didesain saat ini dengan belanja yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo melalui kebijakan-kebijakan pemerintahannya mendatang.

"Ya kita lihat lagi program-program yang mungkin untuk kita kurangi belanjanya kemudian atau apakah dari sisi subsidi ada yang mau dikurangi, ataukah dari sisi revenue kita mau dorong naik," tutur Suharso.

Merespons usulan Suharso itu, Sri Mulyani pada kesempatan terpisah menyatakan akan melihat pembahasannya saja nanti dengan Komisi XI DPR terkait penyusunan RAPBN 2025. 

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan dari Kementerian Keuangan masih cenderung tetap mengusulkan defisit APBN 2025 sebesar 2,45 persen-2,82 persen dalam pembahasan RAPBN 2025. (*)