POPNEWS.ID - Presiden Terpilih Prabowo Subianto tak ingin Indonesia terlalu banyak mengambil utang di masa pemerintahannya.
Permintaan Prabowo ini disampaikan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Suharso meminta rancangan awal defisit APBN 2025 atau masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto ditekan menjadi sebesar 1,5 persen-1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dari yang didesain Sri Mulyani di kisaran 2,45 persen-2,82 persen dari PDB.
Suharso menjelaskan, rancangan awal defisit itu seharusnya rendah karena untuk memberikan keleluasaan Presiden Terpilih untuk merancang sendiri defisit APBN nya ke depan, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
"Memang waktu itu belum dipikirkan, kenapa belum terpikirkan karena Bappenas kan sudah secara informal, not official, bertemu dengan tim nya Pak Prabowo, sudah bicara dan seterusnya, Kementerian Keuangan juga sudah bicara," kata Suharso saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
"Tapi setelah dalam evaluasi kami, kami hitung, daripada kita berdebat internal, kita enggak proper sajikan itu, yasudah kita kasih room aja," tegasnya.
Target defisit yang rendah itu juga ia tekankan cenderung lebih mampu merasionalkan program-program yang akan dieksekusi pemerintahan mendatang.
Selain itu, juga bisa untuk mendorong pemerintahan mendatang memiliki ruang untuk mendorong target penerimaan lebih tinggi sesuai kebutuhan belanjanya.
"Jadikan peluangnya lebih longgar kan fiscal roomnya, fiscal spacenya, lebih bagus kita berikan sebagaimana juga dulu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) memberikan ke Pak Jokowi, itu sesuatu yang wajar aja kok, normal, bukan sesuatu yang luar biasa," ucap Suharso.
Meski begitu, ia menekankan, pemangkasan defisit tersebut bukan berarti Bappenas mengusulkan supaya ada pemangkasan program-program pemerintah yang sudah ada.
Melainkan sebatas untuk mengefisienkan belanja yang didesain saat ini dengan belanja yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo melalui kebijakan-kebijakan pemerintahannya mendatang.
"Ya kita lihat lagi program-program yang mungkin untuk kita kurangi belanjanya kemudian atau apakah dari sisi subsidi ada yang mau dikurangi, ataukah dari sisi revenue kita mau dorong naik," tutur Suharso.
Merespons usulan Suharso itu, Sri Mulyani pada kesempatan terpisah menyatakan akan melihat pembahasannya saja nanti dengan Komisi XI DPR terkait penyusunan RAPBN 2025.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan dari Kementerian Keuangan masih cenderung tetap mengusulkan defisit APBN 2025 sebesar 2,45 persen-2,82 persen dalam pembahasan RAPBN 2025. (*)
