Presiden juga sampaikan harapan kepada pasangan pemimpin Otorita IKN Nusantara itu bisa bekerja dengan cepat untuk menyelesaikan kelembagaan dan masalah pertanahan.

Presiden minta agar serah terima dari Menteri BPN secepatnya juga bisa diselesaikan terkait dengan status tanah kawasan IKN.

Tugas lainnya adalah Identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun masyarakat.

Keduanya juga diminta dapat memastikan pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN.

“Betul-betul disetop, bukan hanya memperketat tapi setop mengenai penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Saya minta Bapak Menteri ATR/BPN betul-betul melakukan konsolidasi mengenai ini, baik kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN,” tegasnya.

Presiden juga memberikan tugas yang berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN. Antara lain mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN yang berada di kawasan inti pemerintahan.

“Untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, yang merupakan perintah atau turunan dari Undang-Undang IKN. Ini juga segera diselesaikan, kita harap selesai di bulan Maret ini,” kata Presiden.

Selanjutnya, berkaitan dengan sekretariat untuk IKN sebagai mesin birokrasi yang membantu tugas-tugas otorita ini juga diharapkan segera diselesaikan.

“Segera diselesaikan baik kantor di sini maupun mungkin di Balikpapan. Saya harap deputi untuk Otorita bisa merekrut orang daerah, sehingga masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan,” bebernya.