Oleh sebab itulah, Soemitro ditekan oleh Soekarno dan politisi-politisi Partai Komunis Indonesia di era Djuanda, yang menyebabkan dirinya bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera.

Peran penting Soemitro dalam PRRI dilakukannya dari luar negeri, yaitu dengan aktif menggalang dana dan dukungan luar negeri.

Selama masa pemerintahan Kabinet Djuanda, Presiden Soekarno secara terang-terangan berselisih pandangan dengan ekonom-ekonom yang mendapatkan pendidikan di lembaga-lembaga "barat," termasuk Soemitro.

Dalam konteks ini, Soekarno mendapat dukungan dari Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh D.N. Aidit.

Aidit menuduh bahwa Soemitro mendukung "imperialisme dan feodalisme," sambil berpegang pada pandangan bahwa kebijakan ekonomi pro-investor yang diusulkan oleh Soemitro tidak sejalan dengan kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia yang pada saat itu didominasi oleh penduduk pedesaan.

Aidit menyalahkan kemiskinan di Indonesia pada pihak-pihak asing, kapitalis, dan pemilik tanah yang mencari keuntungan ekonomi tanpa pertimbangan, bukan disebabkan oleh kurangnya investasi domestik seperti yang dianggap oleh Soemitro.

Soemitro sendiri dikritik karena memberi izin bagi pihak-pihak kapitalis asing untuk masuk ke Indonesia.

Sehingga, pada 16 Februari 1858, Soekarno memerintahkan untuk menangkap tokoh-tokoh PRRI, termasuk Soemitro.

Setelah PRRI berhasil ditumpaskan, sampai tahun 1967 Soemitro tidak pulang ke Indonesia.

Setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, Soemitro diundang kembali ke Indonesia dan diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri. (*)