POPNEWS.ID - Pemerintah yang saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menaruh aspek ketahanan pangan sebagai prioritas utama penunjang perwujudan swasembada pangan.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung upaya pemerintah dengan menyelaraskan program-program Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang berfokus pada ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

Hal ini sebagaiaman disampaikan Ketua HKTI Kaltim yang baru terpilih, H. Rusianto dalam konferensi persnya di Hotel Mercure Samarinda, Minggu (16/2/2025).

"Kita ingin menselaraskan program presiden kita terutama masalah ketahanan pangan," ujar Rusianto.

Sebagai wadah yang menghubungkan petani dengan pemerintah, HKTI Kaltim bertekad untuk membantu para petani meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Salah satu fokus utama adalah memastikan ketersediaan pupuk, bibit, serta pengelolaan sumber daya air yang optimal, agar para petani bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

"Terutama bagaimana ketersediaan pupuk, bibit, sumber daya airnya, dengan jalan usaha taninya, sehingga hasil produksinya nanti bisa maksimal," bebernya.

Selain itu, HKTI Kaltim turut memperhatikan aspek ekonomi petani. Dengan harga gabah yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram, Rusianto berharap petani bisa meraih keuntungan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Diharapkan petani-petani ini memiliki ekonomi yang bagus, terlebih lagi sekarang harga gabah itu sudah ditentukan pemerintah Rp 6.500 per Kg," ujarnya.

Lebih lanjut, Rusianto mengatakan pengurus HKTI Kaltim yang baru juga terdiri dari banyak pelaku pertanian langsung, yang dianggap lebih memahami tantangan yang dihadapi petani di lapangan.

"Susunan kepengurusan HKTI Kaltim yang baru ini kebanyakan dari pelaku dalam artian disini diisi oleh para petani," pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) HKTI Kaltim terpilih, Yusri mengatakan sekitar 80 persen pengurus HKTI Kaltim kali ini diisi oleh para petani.

"Sekitar 80 persen pengurusnya itu dari petani dan kelompok tani, yang memang mereka itu beraktivitas di lapangan," ujar Yusri.

Keberadaan pera petani di dalam kepengurusan ini diyakini akan semakin memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan petani Kaltim.

"Jadi kami yang punya peran mengambil kebijakan ini ada petani yang bisa langsung mengeksekusi di lapangan," tandasnya.

(*)