Beberapa usulan solutif meliputi, digitalisasi sistem parkir untuk mengurangi potensi pungutan liar, pemasangan CCTV di kawasan rawan parkir liar dan integrasi pembayaran parkir dengan aplikasi digital yang mudah diakses masyarakat.

“Kami di DPRD siap bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun sistem pengelolaan parkir yang lebih baik,” tambahnya.

Andriansyah juga mengusulkan agar pengelolaan parkir melibatkan warga sekitar yang sedang menganggur.

“Sebagian hasil dari parkir bisa masuk ke kas RT, sebagian lagi untuk gaji warga yang bertugas. Ini tidak hanya menciptakan ketertiban, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat,” jelasnya.

“Kami ingin hubungan antara DPRD dan pemerintah seperti teman. Kalau niatnya untuk membangun kota, ayo kita kerja sama,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Ke depan, DPRD berharap pemerintah kota bisa memperkuat kolaborasi dalam menyusun regulasi dan penegakan aturan untuk mengatasi parkir liar secara menyeluruh.

“Kita perlu solusi yang bukan hanya bersifat reaktif, tapi juga berkelanjutan untuk kepentingan seluruh warga Samarinda,” tutup Andriansyah. (adv)