Dalam kondisi seperti ini, peran PPID menjadi sangat penting untuk menyaring informasi yang belum final agar tidak beredar luas.

"Kecepatan penyebaran informasi di era digital memang menguntungkan, tetapi tanpa validasi, justru bisa menjadi bumerang. Kami memastikan informasi yang keluar benar-benar akurat dan sesuai prosedur," tambahnya.

Dispora Kaltim menyadari bahwa transparansi informasi bukan hanya alat untuk menjaga kepercayaan publik, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik.

Melalui sistem validasi yang telah diterapkan, diharapkan masyarakat dapat menerima informasi yang terpercaya dan mendukung program-program pemerintah secara lebih baik.

"Pada akhirnya, kami ingin masyarakat menerima informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Hal ini penting untuk mencegah spekulasi yang bisa mengganggu hubungan antara pemerintah dan masyarakat," ujar Thomas.

Dengan langkah ini, Dispora Kaltim berharap dapat membangun hubungan yang lebih solid antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui penyampaian informasi yang kredibel dan transparan. (adv/disporakaltim)